Ciptakan Birokrasi Bebas KKN, Korem 162/WB Canangkan Zona Integritas

Advertisement

Ciptakan Birokrasi Bebas KKN, Korem 162/WB Canangkan Zona Integritas

KATAKNEWS.com
Jumat, 11 Januari 2019

ZONA INTEGRITAS. Danrem 162/WB Kol Czi Ahmad Rizal Ramdhani bersama para Dandim di jajaran Korem, usai penandatanganan pakta intergritas dan pencanangan Zona Integritas. (Foto:Penrem 162/WB) 

MATARAM - Korem 162/Wira Bhakti benar-benar serius mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mewujudkan birokrasi yang bersih, dengan mencanangkan Zona Integritas, Rabu (9/1) di Makorem 162/WB, jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Mataram.

"Pemberantasan KKN di lingkungan Korem 162/WB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja satuan demi terwujudnya reformasi birokrasi Korem 162/WB dan jajaran," tegas Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani.

Pencanangan Zona Integritas dihadiri Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, seluruh Dandim dan Kasi Korem, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan Korem, dan para Pasi Korem 162/WB. Kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh para Komandan Satuan jajaran Korem 162/WB.

Danrem Rizal menjelaskan, program zona integritas merupakan kesungguhan Korem 162/WB dalam mengukuhkan diri dan berkomitmen untuk mencegah terjadinya KKN dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel diseluruh Sub Satker jajaran Korem 162/WB.

Menurutnya, penerapan zona bebas KKN ini adalah salah satu format yang tepat untuk meningkatkan wibawa TNI AD ke depan diiringi dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Dengan integritas yang kokoh ini diharapkan terwujudnya tugas pokok Korem 162/WB sesuai harapan TNI AD dapat terealisasi," katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, hendaknya seluruh Prajurit dan PNS jajaran Korem 162/WB terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya sehingga terbebas dari praktek KKN yang dapat mencedrai amanah rakyat.

Danrem Rizal berharap, melalui penandatangan pakta integritas ini hendaknya dapat menjadi penyemangat bagi Satker jajaran untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif dari pimpinan satuan. K18