Baiq Diyah Tekankan Percepatan Pembangunan Huntap Harus Lebih Maksimal

Advertisement

Baiq Diyah Tekankan Percepatan Pembangunan Huntap Harus Lebih Maksimal

Redaksi KATAKNEWS
Selasa, 15 Januari 2019

OPSTER TNI 2019. Anggota DPD RI Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi bersama Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dan Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, saat pemerikasaan pasukan Opster TNI 2019 di lapangan Gunungsari, Lombok Barat.


LOMBOK BARAT - Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi SH, menekankan agar percepatan proses pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi para korban gempa bumi di NTB bisa lebih maksimal.

Apalagi, saat ini sudah ada dukungan Operasi Teritorial TNI, dan pembentukan Fasilitator Terpadu yang jumlahnya diperkirakan mencukupi.

"Saya harap dengan operasi teritorial TNI dan juga pembentukan fasilitator terpadu ini, maka percepatan bisa lebih maksimal. Jangan ada lagi alasan kekurangan fasilitator," kata Baiq Diyah, usai menghadiri apel pembukaan Operasi Teritorial TNI 2019 dan Pemberangkatan Fasilitator Terpadu, Selasa (15/1) di lapangan umum Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Apel yang dipimpin Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah sebagai inspektur upacara, itu dihadiri Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin, dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.

Baiq Diyah yang selama ini sangat peduli dengan penanganan dampak bencana, mengapreasi dan menyambut positif Opster yang digelar TNI dan juga pembentukan Fasilitator Terpadu tersebut.

Menurutnya, dengan dukungan ini maka permasalahan teknis yang menjadi kendala di lapangan dan dirasakan masyarakat, bisa terurai dan terselesaikan.

"Sehingga pembangunan rumah kembali bisa dilakukan. Apalagi saat ini sudah masuk musim hujan, kasihan masyarakat kita terutama korban gempa yang rumahnya rusak berat," katanya.

Baiq Diyah yang juga Ketua IWAPI NTB ini menyarankan agar masyarakat di desa yang akan membangun huntap agar menyeragamkan bentuk dan konsep huntap.

Hal ini menurutnya, akan mempermudah Pokmas dan fasilitator untuk memproses pencairan dana bantuan dan membangun huntap tersebut.

"Usul saya bagaimana bila di setiap desa bentuk dan konsep huntap itu diseragamkan, ini akan membantu fasilitator dan pokmas untuk mempercepat proses pembangunan huntap, selama ini kan masyarakat maunya konsep huntap yang beragam, kalau seragam saya yakin proses pembangunan huntap akan lebih cepat di selesaikan," katanya.

Danrem 162 WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, operasi teritorial ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan huntap di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi NTB.

Opster yang akan dilaksanakan selama tiga bulan hingga 15 Maret mendatang, juga akan membentuk Fasilitator Terpadu yang melibatkan 700 anggota TNI, khususnya para Bintara Pembina Desa (Babinsa) bersama 500 anggota Polri khususnya para Babinkamtibmas, dan 1000 orang fasilitator dari Dinas PUPR, Pemprov NTB.

"Operasi ini berjalan selama tiga bulan hingga 15 Maret mendatang untuk membantu percepatan pembangunan rumah korban gempa di NTB," kata Danrem Rizal.

Dalam operasi ini para Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri yang tertugas di Desa, akan membentuk tim fasilitator terpadu bersama petugas fasilitator Dinas PUPR Provinsi NTB, di masing-masing Desa binaan mereka.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi teknis pembangunan rumah korban gempa, dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Rizal mengatakan, selama ini proses administrasi menjadi kendala yang menghambat pencairan dana bantuan stimulan pemerintah untuk para korban gempa yang akhirnya menghambat proses pembangunan rumah.

Selama ini proses pencarian dana stimulan  baru bisa dilakukan jika kelompok masyarakat sudah menentukan model rumah, gambar desain rumah, dan rencana belanja mereka dengan komputer.

Setelah kelengkapan itu dipenuhi, baru kemudian disetujui fasilitator, dan kelompok masyarakat bisa mencairkan dana mereka di BRI.

"Jadi sekarang tim fasilitator terpadu ini akan mendampingi kelompok masyarakat dalam melengkapi administrasi. Kalau dulu kan gambar bentuk rumah harus dibuat dengan komputer, sekarang cukup dengan gambar tangan dan RAB juga tulisan tangan, sudah bisa disetujui fasilitator dan bisa cairkan dananya di BRI. Sebab, kalau pakai komputer, masyarakat mana punya?. Kendala ini yang kita urai," katanya.

Selain membantu administrasi percepatan pembangunan rumah, Satgas Opster TNI juga akan membangun unit hunian sementara, dan delapan lokasi sumur bor.

Selain itu jajaran TNI juga mendorong semangat gotong royong masyarakat. Sebab selama ini proses pembangunan juga terkendala kurangnya tenaga tukang.

Sementara itu Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah mengatakan, dengan operasi teritorial diharapkan proses pembangunan rumah bisa dipercepat.

"Selama ini selain pencairannya ribet, model rumah yang dibangun juga tidak gampang, harus RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang tahan gempa dan disetujui PUPR. Tapi sekarang, Pemerintah pusat sudah menyetujui kita fleksibel saja tidak harus RISHA, yang penting bangun dulu, kalau ada kekurangan nanti kita sempurnakan," kata Zulkieflimansyah.

Ia mengatakan, keterbatasan fasilitator di lapangan juga menjadi kendala sebelumnya. Sebab dari sekitar 800 orang fasilitator PUPR, sempat hanya bertahan 340 orang saja.

Tapi sekarang jumlah fasilitator sudah ditambah menjadi 1000 orang dari Dinas PUPR, dan 700 TNI serta 500 Polri.

Menurut Zul, saat ini pembangunan akan lebih mudah karena masyarakat bebas memilih model rumahnya.

Antara lain RISHA, Rumah Instan Kayu (RIKA), Rumah Instan Baja Ringan (RISABA), atau rumah konvensional (RIKO).

"Dengan banyaknya pilihan ini, maka bahan bangunan juga akan lebih mudah. Sebab waktu RISHA kan panelnya terbatas, kemudian bahan lainnya juga kadang terlambat," katanya. K18