Seluruh Puskesmas Terakreditasi, Bupati Lombok Barat Terima Penghargaan Kemenkes

Advertisement

Seluruh Puskesmas Terakreditasi, Bupati Lombok Barat Terima Penghargaan Kemenkes

KATAKNEWS.com
Jumat, 30 November 2018

PENGHARGAAN KESEHATAN. Sertifikat penghargaan dari Kemenkes RI untuk Bupati Lombok Barat yang berhasil mendorong 100 persen Puskesmas terakreditasi di wilayahnya. (KATAKNEWS/Foto: Dok. Humas Pemda Lombok Barat) 


LOMBOK BARAT, KATAKNEWS.com - Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid menerima penghargaan di bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI.
Fauzan dinilai berhasil mendorong percepatan peningkatan status terakreditasi untuk seluruh Puskesmas di wilayah Lombok Barat.

"Sertifikat yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo itu adalah sertifikat penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki 100%  Puskesmas Terakreditasi," kata Kabag Humas Pemda Lombok Barat, H Saeful Ahkam, Jumat (30/11) di Giri Menang, Lombok Barat.

Ahkam menjelaskan, penyerahan sertifikat penghargaan dilakukan di gedung Kemenkes RI di Jakarta, pada Kamis (29/11), diterima Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, H Rachman Sahnan Putra, yang mewakili Bupati Fauzan.

Menurut Ahkam, berdasarkan data Dinas Kesehatan, saat ini di Lombok Barat tersedia 19 Puskesmas, tersebar di 10 Kecamatan.

Dari 19 Puskesmas itu, 5 di antaranya adalah Puskesmas Rawat Inap dan sisanya 14 Puskesmas Non Rawat Inap.

Sedangkan untuk akreditasi, jenisnya terbagi dalam tiga tingkatan, 6 Puskesmas Terakreditasi dasar, 9 Terakreditasi Madya, dan sisanya Terakreditasi Utama.

Akreditasi Utama diperoleh Puskesmas Banyumulek dan  Sigerongan.

"Sedangkan 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Suranadi dan Eyat Mayang masih belum bisa dinilai karena terbangun di tahun 2018 ini," kata dia.


Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H Rachman Sahnan Putra mengatakan, sertifikat penghargaan tersebut menjadi prestise tersendiri karena hanya Lombok Barat dan Mataram di NTB yang mempunyai 100% Puskesmas Terakreditasi.

"Akreditasi ini menjadi alat ukur mutu pelayanan dan standarisasi kepada Puskesmas serta  memberi jaminan kepada masyarakat bahwa layanan yang mereka terima telah terstandarisasi," jelas Rachman.

Di samping itu, tambah Rachman, akreditasi itu juga berfungsi agar Puskesmas senantiasa memperbaiki sistem pelayanan, mutu, dan evaluasi kinerja berdasarkan cakupan layanan yang universal, atau Universal Healthy Coverage (UHC).

"Apalagi di masa mendatang, Puskesmas harus terus meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam pelayanan BPJS, masyarakat bisa memilih untuk dilayani oleh Klinik Pratama," katanya.

Ia menambahkan, BPJS hanya mau bekerja sama dengan Puskesmas yang terakreditasi.

"Jadi, kalau ingin maksimal melayani masyarakat, sebagai FKTP, Puskesmas harus tetap meningkatkan kualitas layanannya yang tercermin dalam akreditasi itu," jelasnya.

Seperti diatur dalam  Permenkes Nomor 75/2016, baik Puskesmas maupun Klinik Pratama dalam posisi yang setara dalam pelayanan BPJS asal terakreditasi sehingga keduanya harus meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarananya.

"Untuk itu, akan terus kita tingkatkan akreditasinya, terutama kepada Puskesmas yang masih berstatus Akreditasi Dasar," tukas Rachman. K21/HmsLbr