Rieke Diah Pitaloka : Jangan Ada Lagi "Korban Pangkat Dua.. !!

Advertisement

Rieke Diah Pitaloka : Jangan Ada Lagi "Korban Pangkat Dua.. !!

KATAKNEWS.com
Selasa, 20 November 2018

SAVE NURIL. Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka bersama Baiq Nuril dan kuasa hukum Joko Dumadi, saat memberi keterangan pers di Mataram.(KATAKNEWS/Istimewa)


MATARAM, KATAKNEWS.com - Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menekankan agar kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun di Lombok, menjadi pelajaran berharga untuk proses hukum di Indonesia ini ke depan.

"Jangan ada lagi korban (pelecehan seksual) yang justru menjadi korban (dipidanakan) lagi. Seperti kasus Baiq Nuril ini kan, 'korban pangkat dua' jadinya," kata Rieke, saat mendampingi Baiq Nuril, dalam jumpa pers Selasa (20/11) di Mataram.

Ia mengatakan, kasus Nuril bisa menjadi pelajaran ke depan, agar penegakan hukum bisa lebih berpihak pada korban, terutama korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Undang-Undang ITE menurut Rieke mesti dilakukan revisi terutama yang  terkait penanganan kasus perempuan.

Sebab, dalam kasus Nuril, unsur pelecehan seksual justru diabaikan, dan yang muncul justru masalah pencemaran nama baik.

"Saya juga hadiri sidang Nuril dulu, dan saya dengar rekamannya. Dalam kasus seperti harusnya jangan sorori siapa penyebarnya, tetapi harus difokuskan kepada ada tidaknya pelecehan atau kekerasan secara psikologis terhadap perempuan," katanya.

Politisi PDIP ini mengatakan, dukungan dari banyak pihak bahkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat membantu upaya Nuril mencari keadilan.

Dukungan Presiden Jokowi untuk kasus Nuril itu, menurut Rieke merupakan dukungan dan keberpihakan pada perempuan, dan sama sekali bukan berarti intervensi terhadap hukum yang berjalan.

"Presiden tak akan intervensi proses hukum, saya yakin itu. Tapi dukungan moral itu penting, sambil memberi kesempatan pada Baiq Nuril untuk lewati proses hukum yang ada," katanya.

Kasus Baiq Nuril kembali mengundang atensi nasional setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI justru memvonis Nuril bersalah dengan hukuman pidana 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Sejumlah gelombang dukungan di banyak yaerah kemudian muncul mendukung pembebasan Nuril.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyarankan agar eksekusi Baiq Nuril ditunda hingga ada putusan Peninjauan Kembali (PK). K18