Tergolong Kondisi Darurat, Kemendagri Sarankan APBD Perubahan Lombok Barat Cukup Ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Advertisement

Tergolong Kondisi Darurat, Kemendagri Sarankan APBD Perubahan Lombok Barat Cukup Ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Redaksi KATAKNEWS
Rabu, 17 Oktober 2018

BAHAS APBD-P LOMBOK BARAT. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Kemendagri RI,   Sumule Tumbo bersama Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid dan Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Mukhlis Ibrahim, Rabu (17/10), dalam Rapimda Lombok Barat.(KATAKNEWS/Foto: Humas Pemda Lombok Barat)  

LOMBOK BARAT - Bencana gempa bumi yang melanda pulau Lombok Juli-Agustus dan penanganan dampak yang masih terus dilakukan saat ini, membuat pembahasan dan persetujuan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 di Kabupaten Lombok Barat, turut terhambat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menyarankan agar penetapan APBD-P di Kabupaten Lombok Barat cukup menggunakan Peraturan Kepala Daerah.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Kemendagri RI,   Sumule Tumbo mengatakan, APBD Perubahan cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah saja apabila pembahasannya melampaui masa akhir yang ditetapkan dalam aturan.

“Persetujuan APBD-P paling lambat dilakukan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.  Ini artinya per- 30 September, perubahan sudah dilakukan.  Tapi kalau belum dilaksanakan hingga sekarang, maka Kepala Daerah dapat menetapkan perubahan APBD,” kata Sumule, Rabu (17/10) saat menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Ia menjelaskan, hal itu bisa dilakukan dengan merujuk pada Pasal 318 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apalagi ini keadaan darurat dan tidak normal. Kebutuhan masyarakat tidak perlu lama-lama didiskusikan. Tidak boleh kita beralasan karena aturan. Ini keadaan darurat,” tegasnya.

Sempat Lontarkan Kritik Pedas

Sebelumnya, saat hadir dalam Rapimda di Lombok Barat, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Kemendagri RI,   Sumule Tumbo sempat melontarkan kritik pedas atas lambannya pembahasan dan persetujuan APBD-P di Lombok Barat.

"Ini kok lama sekali? Rakyat sudah menunggu kapan mereka dilayani. Jangan tersandera di sini," ujar Sumule, sambil memaparkan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Mukhlis Ibrahim yang mewakili unsur pimpinan DPRD Lobar dengan didampingi oleh beberapa anggota DPRD Lobar pun akhirnya hadir memberikan klarifikasi pada acara yang mestinya hanya menjadi koordinasi antar SKPD lingkup Pemkab Lombok Barat.

Sulhan mengatakan,  bencana gempa bumi yang terjadi di pulau Lombok telah mempengaruhi proses pembahasan APBD-P Lombok Barat.

"Siapa yang berani ngantor selama bulan Agustus?," kata Sulhan.

Ia juga berdalih bahwa proses penetapan APBD-P, baik melalui Peraturan Daerah atau dengan menggunakan Peraturan Bupati akan sama-sama membutuhkan durasi waktu sehingga bisa jadi bersamaan.

Selain itu, Sulhan juga mempertanyakan pandangan Sumule dengan persoalan hierarkhi peraturan perundang-undangan.

"Bagaimana mungkin Perbup membatalkan Perda? Sama halnya secara hierarkis, undang-undang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Permendagri,"ujar Sulhan sengit.

Mendapat tanggapan itu, Sumule pun membantah dan bersikukuh.

“Selaku pembina, kami jamin. Silahkan diproses (Perbup-nya). Kami yang menjamin secara regulasi," katanya.

Ia menjelaskan, Perda membutuhkan banyak prosedur. Rentetannya mulai dari Pengesahan dan Penetapan Perda dari DPRD ke Pemerintah Provinsi, sampai pada penomoran Perda akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Jadi karena ini keadaan darurat dan tidak normal (Akibat bencana gempa). Kebutuhan masyarakat tidak perlu lama-lama didiskusikan. Tidak boleh kita beralasan karena aturan. Ini keadaan darurat,” tukasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H Mohammad Taufiq mengatakan, Pemda Lombok Barat akan melakukan penetapan APBD-P tahun ini dengan menggunakan Peraturan Bupati, seperti apa yang disarankan Kemendagri tersebut.

“Kita sesuai dengan arahan dari Kemendagri saja, dari pada kita ditolak lagi oleh Provinsi,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Lombok Barat berlangsung cukup alot.

Walau KUA PPAS untuk APBD-P telah disetujui Sabtu (13/10) lalu, namun pembahasan masih berjalan sampai saat ini. Rencananya, APBD-P itu memang akan diparipurnakan untuk disahkan pada Jumat (19/10) mendatang.

Molornya pembahasan, di samping disebabkan oleh gempa sepanjang bulan Agustus lalu yang telah membuat kinerja pemerintahan terhambat, namun juga disebabkan oleh defisitnya anggaran.

Beberapa sumber menyebutkan, bencana gempa membuat masukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang drastis selama gempa bumi.

Hal ini menyebabkan anggaran Lombok Barat mengalami defisit mencapai Rp68 Miliar lebih.

Sumber yang sama juga mengatakan,alotnya pembahasan APBD-P juga disebabkan karena para anggota DPRD tetap ngotot dengan anggaran yang dialokasikan untuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) bagi mereka.

Ini yang menyebabkan pembahasan di DPRD menjadi lamban dan bahkan melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang, yaitu 30 September 2018 lalu. K24