Presiden Jokowi : Ternyata Prosedurnya Ruwet, Jadi Sekarang Disederhanakan Biar Cepat

Advertisement

Presiden Jokowi : Ternyata Prosedurnya Ruwet, Jadi Sekarang Disederhanakan Biar Cepat

Redaksi KATAKNEWS
Jumat, 19 Oktober 2018

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat bertemu dengan sejuimlah pemimpin redaksi media massa di NTB.(KATAKNEWS/Bara Elank)

LOMBOK TENGAH - Presiden Joko Widodo mengatakan, kesan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB selama ini disebabkan ada mekanisme dan prosedur yang terlampau panjang terkait pencairan dana stimulan pembangunan rumah korban gempa.

Namun, saat ini keruwetan itu sudah bisa terurai, dan pemerintah optimistik bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB bisa berjalan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Setelah saya periksa kenapa lamban?, ternyata ada prosedur yang ruwet ada 17 prosedur sehingga (berimplikasi) lambat di lapangan. Nah sekarang 17 prosedur itu diputus jadi 1. Saya ke sini untuk pastikan bahwa hanya 1 prosedur saja, dan pastikan bahwa ini sudah mulai berjalan," kata Presiden Jokowi, Kamis petang (18/10) saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa NTB di ruang VIP Lombok International Airport.

Presiden Jokowi meluangkan waktu bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di NTB, usai berkunjung dan meninjau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak gempa bumi di Sumbawa Barat dan Lombok Timur. Turut dalam pertemuan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Wagub NTB, Sitti Rohmi Djalilah.

Jokowi mengatakan, setelah prosedur dipermudah maka dalam pekan ini sudah tersalur dana bantuan dan bisa dicairkan lebih dari 6 ribu tabungan, sehingga masyarakat penerima bantuan itu diharapkan sudah bisa memulai pembangunan rumahnya kembali.

"Misalnya di Lombok Timur tadi, itu Pokmas (Kelompok Masyarakat) sudah ada 210, yang sudah dapat rekening 177 kemudian yang sudah dicairkan 140 Pokmas, dan terus yang lain menyusul. Kita ingin ini cepat agar masyarakat tidak terlalu lama di tenda-tenda," katanya.

Jokowi menekankan, meski percepatan dilakukan, namun akuntabilitas tetap tidak boleh diabaikan, agar penyaluran bantuan bisa cepat dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NTB dilakukan berdasarkan pengalaman penanganan bencana di Aceh, Yogyakarta, dan Padang beberapa tahun yang lalu.

"Semua harus ikut mengawasi. Seluruh media di sini juga harus ikut mengawasi. Saya terima laporan itu, ada 190 ribu rumah yang rusak baik rusak berat, rusak sedang, dan ringan. Itu dananya Triliunan, bukan hanya 1 atau 2 Triliun tapi Triliunan. Ini perlu diawasi bersama," katanya.

Ia mengatakan, pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam tahap rekonstruksi rumah korban gempa bumi, juga dilakukan untuk kebutuhan pengawasan dan akuntabilitas.

"Bentuk Pokmas itu sudah betul. Jadi masyarakat juga bisa saling mengawasi, dengan Pokmas itu sudah benar. Saya juga sudah minta Gubernur dan Wagub, untuk sama-sama (tahap rehabilitasi dan rekonstruksi) ini diawasi, karena ini menyangkut uang Triliunan," katanya.

Presiden mengatakan, selain rumah rusak, gempa bumi NTB juga menyebabkan banyak fasilitas publik yang rusak, dan harus dikerjakan secara bersamaan.

Fasilitas publik itu meliputi, 830 sekolah, 334 rumah ibadah, 61 rumah sakit dan puskesmas, serta 12 pasar.

"Ini semua dengan dikerjakan dan Kementerian PUPR ini terus bekerja. Paling tidak ini bisa enam bulan sampai satu tahun. Sehingga jangan sampai proses menuju ke sana ini tidak diawasi," katanya.

Data BNPB menyebutkan, saat ini jumlah rumah rusak yang sudah terverifikasi dan siap tersalurkan dananya mencapai 44 ribu rumah. Dana yang dialokasikan untuk itu sudah mencapai Rp960 Miliar.

Penyederhanaan proses pencairan diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, kendati sempat mengalami tersendatnya pencairan dana bantuan namun proses pembangunan rumah masyarakat sudah berjalan.

"Jadi meski sebagian besar tersendat tapi bukan berarti tidak ada yang dibangun. Saat ini tercatat sudah dibangun itu ada 99 unit Risha, 14 unit Rika (Rumah Kayu), dan 97 unit rumah konvensional. Tentu jumlahnnya akan bertambah lebih cepat, karena saat ini proses pencairan dana sudah lebih mudah,"kata Basuki yang mendampingi Presiden Jokowi.

Basuki menjelaskan, dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini masyarakat diberi kebebasan memilih, apakah ingin membangun kembali dengan Rumah Instant Sederhana Sehat (Risha), Rumah Kayu (Rika) dan Rumah Konvensional (Riko). Namun semua itu harus dibangun dengan arahan dari PUPR agar konstruksinya tahan gempa.

Dipaparkan, dari sekitar 6 ribuan masyarakat yang sudah menerima bantuan stimulan untuk pembangunan rumah, sebagian besar memang berminat untuk Risha. Dari usulan yang terlihat pada tiap Pokmas tercatat, sebanyak 2.927 memilih membangun Risha, 1.521 membangun Rika, dan 1.834 rumah konvensional.

Saat ini, papar Basuki, pembangunan diharapkan bisa lebih cepat karena prosedur pencairan lebih mudah. Ia mengatakan, tersendatnya pencairan sebelumnya terjadi bukan lantaran dana belum masuk ke rekening individu tetapi karena dana belum masuk ke rekening Pokmas.

"Penyaluran (Dana) kan dari APBN ke Kemenkeu, kemudian Kemenkeu ke BNPB, BNPB ke BPBD (di daerah terdampak), lalu BPBD ke rekening individu, dan rekening individu ke rekening Pokmas. Nah yang tersendat ini yang dari rekening individu warga ke Pokmas karena ada 17 syarat. Tapi sekarang sudah lebih mudah," katanya.

Untuk fasilitas publik, Basuki mengatakan, dari hasil verifikasi yang dilakukan BNPB dan Pemda di daerah terdampak, tercatat sedikitnya 1.237 unit fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi NTB yang tersebar di sejumlah Kabupaten dan Kota meliputi, 830 sekolah, 334 rumah ibadah, 61 rumah sakit dan puskesmas, serta 12 pasar.
.
"Yang rusak berat dibangun kembali oleh Kementerian PUPR, yang rusak sedang dan ringan itu dikerjakan organisasi lain dan juga swadaya. Misalnya ada sekolah yang rusak ringan, itu bisa swadaya sekolah menggunakan dana BOS," katanya.

Ia mengatakan, jumlah fasilitas umum yang rusak berat tercatat sebanyak 637, dan hingga saat ini yang sudah selesai dibangun kembali mencapai 60 unit sedangkan sisanya masih dalam proses pembangunan.

"637 yang rusak berat, saat ini sudah selesai ada 60 unit terdiri dari 44 sekolah, 14 Rumah Sakit dan Puskesmas, dan 1 Pasar. Yang lain masih dalam proses pembangunan," katanya. K18