Presiden Jokowi akan Berkunjung ke Lombok, Realisasi Pembangunan Rumah Korban Gempa Dipercepat

Advertisement

Presiden Jokowi akan Berkunjung ke Lombok, Realisasi Pembangunan Rumah Korban Gempa Dipercepat

Redaksi KATAKNEWS
Selasa, 16 Oktober 2018

RAPAT PERCEPATAN. Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin Rakor Percepatan Rebahilitasi dan Rekonstruksi PDB Gempa NTB, di kantor Gubernur NTB.(KATAKNEWS/Bara Elank)


MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gempa NTB, bersama BNPB dan stakeholders terkait lainnya, Selasa (16/10) di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, di Mataram.

Rapat koordinasi dipimpin Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, dihadiri Wagub NTB yang juga Ketua Pusat Komando PDB Gempa NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Assisten Operasional Kogasgabpad, Kolonel Inf Hengki Yudha Setiawan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah, para Bupati daerah terdampak, perwakilan BRI, dan sejumlah pejabat dari instansi terkait lainnya.

Pembangunan kembali rumah korban gempa dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa NTB, harus dikebut karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan berkunjung ke Lombok dan Sumbawa, dalam pekan ini.

"Presiden rencananya hari Rabu. Tapi kita dikasih waktu satu-dua hari untuk selesaikan semua ini ya, InsyaAllah hari Kamis (Presiden berkunjung ke NTB)," kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, usai rapat koordinasi.

Dalam rapat koordinasi itu terungkap, proses pencairan dana stimulan dari pemerintah untuk pembangunan rumah rusak terdampak gempa belum berjalan maksimal lantaran mekanisme dan prosedur pencairan dana cukup rumit.

Dari sekitar 10 ribu rumah yang sudah terverifikasi dan menerima bantuan tabungan Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta untuk rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rusak ringan, hingga kini baru sekitar 7.861 yang sudah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai salah satu syarat pencairan dana bantuan.

Dari jumlah itu pun, sebagain besar belum bisa memulai pembangunan rumah lantaran prosedur pencairan dana di BRI memerlukan banyak tahapan dan rekomendasi.

Gubernur Zul menjelaskan, dengan rapat koordinasi itu maka proses dan mekanisme yang panjang sudah bisa dipermudah.

"Tadinya kan ada 17 formulir yang harus disiapkan (untuk pencairan dana). Tapi sekarang cukup satu formulir saja yang ditandatangani Ketua Pokmas dan PPK dari BPBD, sudah bisa langsung dicairkan di BRI," kata Zul.

Menurut Zul, proses yang tadinya cukup panjang dan rumit itu bukan untuk mempersulit pencairan dana bantuan, namun lebih kepada prinsip kehati-hatian penggunaan anggaran.

"Kita tidak mau cepat gebyah uyah tapi ujung-ujungnya bermasalah kan. Tapi mulai sekarang sudah disederhanakan. Dengan satu lembar prosesnya lebih singkat," katanya.

Penyederhanaan mekanisme dan proses pencairan dana bantuan ini, juga sudah dikonsultasikan ke pihak BPKP dan juga unsur APH lainnya.

Selain itu, menurut Zul, proses rekonstruksi yang terkesan lamban juga terjadi lantaran di lapangan masyarakat masih berpolemik terkait bentuk rumah yang akan dibangun.

"Kan ada yang mau Risha, ada yang mau konvensional, ada yang mau Riko atau apalah. Tapi sekarang ya sudah yang penting cair dulu, dan segera dibangun, ketimbang kita menunggu-nunggu sementara kita tetap di tenda-tenda," katanya.

Ia mengatakan, target tahap awal untuk 10 ribu rumah agar segera bisa diselesaikan, karena proses pencairan yang lebih sederhana.

Zul menambahkan, semangat percepatan ini juga untuk mengimbangi perhatian pemerintah pusat yang cukup serius menangani pasca bencana di NTB.

"Saya lihat dari rapat kemarin-kemarin. Saya lihat betul-betul ya bukan sekedar retorika, (pemerintah pusat) betul-betul ingin agar ini segera cair, dan pembangunan rumah berjalan," katanya. K18