Perkuat Mitigasi Bencana, BMKG-EOS akan Lakukan Survei Mikroseismik di Lombok

Advertisement

Perkuat Mitigasi Bencana, BMKG-EOS akan Lakukan Survei Mikroseismik di Lombok

Redaksi KATAKNEWS
Minggu, 07 Oktober 2018

ILUSTRASI. Petugas BMKG menunjukan frekwensi kegempaan yang terbaca dari seismograf.(KATAKNEWS/Ilustrasi)

MATARAM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Earth Observatory of Singapore (EOS) akan melakukan survei mikroseismik di pulau Lombok, pertengahan bulan ini.

Hasil survei akan sangat membantu upaya mitigasi bencana, terutama yang berkaitan dengan kegempaan di masa akan datang.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto mengatakan, tim ahli dari EOS bersama BMKG akan mulai memasang alat sensor kegempaan, Sort Period (SP) dan Borohole di pulau Lombok, pertengahan bulan Oktober ini.

"Sort Period dan Borohole akan dipasang untuk monitor gempa bumi. Lokasi survei akan dilakukan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur," kata Agus Riyanto, Sabtu (6/10) di Mataram.

Agus menjelaskan, survei mikroseismik ini sebenarnya sudah direncanakan pasca tiga kali gempa besar melanda pulau Lombok pada Juli hingga Agustus 2018.

Namun, karena gempa disusul tsunami juga terjadi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, maka tim EOS dan BMKG lebih dulu memasang sensor itu di Palu.

"Saat ini tim EOS dan BMKG Palu sudah berada di Palu untuk memasang 20 sensor SP dan Borohole. Alat yang sama akan dipasang di Lombok pertengahan bulan nanti," katanya.

Selain survei mikroseismitik, papar Agus, BMKG juga menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk melakukan penelitian lanjutan di pulau Lombok.

Penelitian bersama UGM itu akan dilakukan pada periode 1 Januari - 9 Februari 2019 mendatang.

Agus memaparkan, survei mikroseismitik bersama EOS dan penelitian bersama UGM dilakukan untuk keperluan pemetaan kawasan rawan bencana di pulau Lombok.

"Hasil survei dan penelitian akan sangat berguna untuk peningkatan upaya mitigasi bencana. Tujuan penelitian juga untuk memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk penataan pembangunan di daerah ke depan," katanya.

Dari laman wikipedia disebutkan, fungsi metode survei mikroseismik ini beberapa di antaranya yaitu dapat mengidentifikasi adanya pergerakan tanah yang berpotensi longsor.

Dukungan dan Partisipasi Pemda Dibutuhkan

Pasca bencana gempa bumi di NTB, ada banyak hal yang bisa dijadikan pengalaman berharga dan pembelajaran terkait mitigasi bencana di daerah.

Menurut Agus, literasi mitigasi bencana harus terus ditingkatkan hingga ke masyarakat, sehingga peran Pemda setempat sangat dibutuhkan.

Apalagi, kewenangan kebijakan dan perintah evakuasi ketika sebuah bencana terjadi berada di ranah kewenangan Pemerintah.

"Selama ini kami BMKG sudah sering menyampaikan bahwa Lombok rawan (bencana) gempa dan potensi tsunami, dan kami selalu siap bila dilibatkan dalam upaya-upaya mitigasi bencana. Tapi sekali lagi, kewenangan kebijakan dan perintah evakuasi ada di Pemda dan bukan di BMKG. Jadi sangat diperlukan kerjasama, jangan sampai seperti kejadian di Palu, ketika ada  peta rawan likuifaksi namun tidak diindahkan oleh Pemda terkait," katanya.

Ia menambahkan, untuk pemetaan kawasan rawan bencana maka survei dan penelitian perlu dilakukan, meski BMKG masih keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

"Sehingga, dukungan stakeholder sangat-sangat diperlukan. Sekali lagi peran Pemda penting," katanya.

Menurut Agus, Pemda bisa mendukung dengan permudahan perizinan dan juga operasional untuk sebuah survei dan penelitian.

"Dukungan izin dan operasional sangat diperlukan. Kami belum punya mobil survei. Dalam waktu dekat kami akan mohon dukungan melalui surat ke bapak Gubernur (Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah)," tukasnya.

Apa yang disampaikan Agus tidak berlebihan. Sebab, dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah jelas diatur bahwa Pemda menjadi penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan mitigasi dan penanggulangan bencana alam. K18