Dukcapil Lombok Utara Terbitkan 2 ribuan Dokumen Kependudukan di Kantor Darurat

Advertisement

Dukcapil Lombok Utara Terbitkan 2 ribuan Dokumen Kependudukan di Kantor Darurat

Redaksi KATAKNEWS
Sabtu, 27 Oktober 2018

KANTOR DARURAT. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara menyambut Wakil Dubes Australia Allaster Cox, Jumat sore (26/10), di Tanjung, Lombok Utara. (KATAKNEWS/Bara Elank)

Dalam kondisi kantor yang rusak, jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Utara, tetap berupaya maksimal melayani kebutuhan masyarakat di kantor darurat.

LOMBOK UTARA - Bencana boleh menimpa, tapi pelayanan pada masyarakat tetap menjadi yang utama.

Semangat itu juga yang dipegang Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memaksimalkan fungsi pelayanan masyarakat.

Bangunan utama Kantor Dinas Dukcapil Lombok Utara, seperti tak berwajah kantor lagi.

Walau nampak masih berdiri di Kecamatan Tanjung, namun kondisi rusak di sana-sini. Tak layak dan tak aman lagi untuk di tempati.

Gempa beruntun Juli-Agutus lalu, membuat bangunan Dinas Dukcapil rusak berat mencapai 80 persen.

Toh, fungsi pelayanan di Dinas ini tetap berjalan baik. Menggunakan tenda-tenda bantuan Kemensos dan BNPB, Jumat (26/10), pegawai Dinas di sini melayani kebutuhan masyarakat.

"Kantor kita rusak parah sekitar 80 persen, jadi pelayanan di kantor darurat. Tapi kami tetap bisa kerja maksimal," kata Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara, Sahabudin.

Selain tenda, sebuah kantor darurat juga dibuat dari bahan kayu dan tripleks, beberapa meter di samping bangunan utama.

KANTOR DARURAT. Petugas Dinas Dukcapil Lombok Utara melayani masyarakat di kantor sementara.(KATAKNEWS/Bara Elank)

Kantor pelayanan sementara ini dibangun bekerjasama dengan program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sebuah program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.

Selain membantu fisik, program KOMPAK juga membantu mendampingi Dukcapil dalam hal percepatan pemenuhan hak-hak hukum  masyarakat pasca gempa bumi.

Menurut Sahabuddin, sejak Gempa terjadi hingga saat ini, Dukcapil sudah menerbitkan sekitar 2 ribu lebih dokumen kependudukan milik masyarakat, dari 7 ribuan yang dilaporkan hilang atau rusak lantaran tertimbun bangunan rumah yang terdampak gempa bumi.

"Total yang kami terima itu ada 7 ribuan dokumen yang dilaporkan hilang. Ada KTP Elektronik, KK, dan juga Akte Kelahiran, dan dokumen lainnya. Hingga saat ini kita sudah terbitkan kembali lebih dari 2 ribuan, ada KTP, KK dan Akte Kelahiran juga, dan sisanya masih terus dilakukan verifikasi," kata Sahabuddin.

Ia mengatakan, percepatan dilakukan meski dalam kondisi kantor tidak normal, lantaran dokumen-dokumen itu sangat dibutuhkan masyarakat, sebab menjadi persyaratan juga bagi masyarakat untuk mengajukan klaim bantuan dana stimulan rumah rusak dan juga bantuan Jaminan Hidup (Jadup).

Ia mengaku peran dan dukungan program KOMPAK sangat membantu kinerja Dinas terutama di masa rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini.

"Pasca gempa KOMPAK juga banyak dukung sarana pelayanan terutama kantor sementara," katanya.

Untuk memastikan kondisi terkini Lombok Utara pasca gempa bumi, Jumat sore (26/10), Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, berkunjung ke Lombok Utara.

Sebelum menggelar pertemuan dengan Bupati Lombok Utara, Allaster menyempatkan diri meninjau pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Dukcapil Lombok Utara.

Allaster mengatakan, Pemerintah Australia akan berupaya membantu normalisasi kondisi Lombok Utara pasca bencana gempa bumi.

Melalui sejumlah program kemitraan yang sudah berjalan, seperti KOMPAK dan Inovasi serta lainnya, Australia juga akan membantu program prioritas lain yang dibutuhkan daerah ini.

"Saya datang untuk lihat langsung kondisi di Lombok Utara. Ini penting bagi kami mengetahui apa saja yang harus dilakukan ke depan untuk membantu percepatan normalisasi," katanya.

Ia juga mengpresiasi kinerja Pemda Lombok Utara yang tetap bisa bekerja maksimal dalam melayani masyarakat, walau dalam kondisi darurat.

Dalam kunjungannya ke Dinas Dukcapil, Allaster juga sempat berdialog dengan sejumlah masyarakat yang tengah mengurus dokumen kependudukan.

Sementara Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar mengatakan, program KOMPAK yang sudah berjalan di Lombok Utara memang konsen pada hak-hak hukum masyarakat.

"Program ini membantu kami, sehingga kami terus bisa menyadarkan ke masyarakat betapa penting hak hukum masyarakat sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya, seperti KTP, Akte Kelahiran dan sebagainya," katanya.

Najmul mengatakan, pelayanan masyarakat bagi Pemda Lombok Utara merupakan hal yang paling utama.

Ia mencontohkan, dua hari setelah gempa besar melanda Lombok Utara, Dinas Dukcapil tetap memberi pelayanan meski dengan kantor tenda.

"Kita juga konsten untuk akte kelahiran. Walau lahir jam 2 atau 3 malam, paginya sudah kita serahkan akte kelahiran. Dan itu tidak berhenti, bahkan saya langsung antarkan akta kelahiran ke rumah penduduk yang karena saat itu kondisinya memprihatikan," katanya. K18