Quick Count Tak Bisa Jadi Rujukan, KPU Minta Masyarakat Tunggu Hasil Penghitungan Resmi

Advertisement

Quick Count Tak Bisa Jadi Rujukan, KPU Minta Masyarakat Tunggu Hasil Penghitungan Resmi

KATAKNEWS.com
Kamis, 28 Juni 2018


KPU NTB. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Anshori saat memberikan keterangan kepda sejumlah wartawan, Kamis (28/6) di Mataram, NTB.(KATAKNEWS/Bara Elank)



MATARAM, KATAKNEWS.com - KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta masyarakat bersabar menunggu hasil real count penghitungan KPU terhadap hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018. Hal ini diperlukan agar kondusifitas daerah bisa tetap terjaga selama proses Pilkada tahun ini.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori menegaskan, rujukan KPU untuk menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menang dalam Pilkada tahun ini adalah hasil akhir real count penghitungan KPU yang akan diumumkan pada 9 Juli mendatang.

"Jadi kami minta masyarakat bersabar menunggu hasil penghitungan KPU secara berjenjang. Hasil resminya paling tidak bisa diketahui 9 Juli mendatang. Yang kedua, hasil quick count dari lembaga mana pun itu tidak ada urusannya dengan KPU dan tidak bisa dijadikan acuan atau rujukan untuk menetapkan hasil Pilkada 2018, apapun hasil quick countnya," kata Aksar, Kamis (28/6) di Mataram.

Ia menjelaskan, real count dilakukan KPU secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi yang diperkirakan hingga 8 Juli nanti. Selain itu, saat ini hasil real count berjenjang juga terus diupdate berjenjang dan hasilnya bisa diikuti di website resmi KPU NTB.

"Kita juga lakukan penghitungan dan bisa diikuti perkembangannya di website resmi KPU. Ini diambil dari penghitungan C1 yang dipindai KPU Kabupaten dan Kota. Saat ini masih terus progress mencapai 63 persen. Tapi sekali lagi ini pun tidak bisa jadi acuan atau rujukan, sebelum real count benar-benar selesai," katanya.

Pilkada Pilgub NTB diikuti empat pasangan calon Gubernur dan Wagub. Pasangan pertama Suhaili-Amin yang didukung partai Golkar, Nasdem, dan PKB, pasangan kedua Ahyar-Mori didukung Gerindra, PAN, PPP, PDIP, Hanura, dan PBB, pasangan ketiga Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi yang didukung partai Demokrat dan PKS, dan pasangan keempat Ali-Sakti maju lewat independen.

Pasca pencoblosan, Rabu (27/6), sejak sore hari sudah berkembang dan beredar di media sosial hasil Survey LSI Denny JA yang menempatkan pasangan nomor tiga Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi sebagai pasangan pemenang dengan perolehan suara 31 persen disusul pasangan satu Suhaili-Amin 29 persen.

Sementara dalam website KPU NTB, hingga Kamis siang, pasangan Suhaili-Amin masih memimpin dengan perolehan 29,9 persen, disusul Ahyar-Mori 28,3 persen, kemudian Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi 27,9 persen, dan Ali-Sakti 13,7 persen.

Hal ini membuat dua kelompok massa dari pasangan Zulkieflimansyah-Rohmi dan pasangan Suhaili-Amin sama-sama bereforia merayakan kemenangan hasil quick count.

Terhadap hal tersebut, Ketua KPU NTB Aksar Ansori menegaskan, masyarakat agar bersabar hingga seluruh proses penghitungan di KPU selesai, agar tidak terjadi hal yang mengganggu stabilitas keamanan.

Aksar mengatakan, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil quick count lembaga survey tertentu bisa melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun laporan pelanggaran etik.

"Menyimpulkan sendiri pemenangnya itu bisa meresahkan. Tapi KPU tidak bisa menghukum lembaga sosial seperti lembaga survey ini. Sehingga saran kami kalau ada yang merasa dirugikan ya bisa laporkan bisa melalui Bawaslu atau pidana umum ke kepolisian dimana masyarakat dirugikan dengan keresahan atau menggiring opini," katanya.

Menurutnya, secara etik lembaga survey juga bisa dilaporkan ke assosiasi mereka. Sehingga nantinya masyarakat yang menilai apakah lembaga ini kredibel atau tidak.

Menyikapi hal tersebut, Kapolda NTB Brigjen Pol Achmat Juri, juga mengimbau masyarakat agar bisa bersabar menunggu hasil penghitungan dari KPU NTB sebagai penyelenggara Pilkada NTB.

"Hasil penghitungan cepat versi quick count dari lembaga survei pada Pilkada NTB diharapkan agar disikapi masyarakat hanya sebagai hasil survei dan khasanah ilmiah saja. Kami harap masyarakat bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari KPU NTB, sebagai lembaga yang sah, legal dan ligitimate dan dapat dipercaya," kata Kapolda Achmat Juri.K18



Editor : Bara Elank