Kampanye Tanpa STTP Terkategori Kampanye di Luar Jadwal, Bisa Disemprit Bawaslu

Advertisement

Kampanye Tanpa STTP Terkategori Kampanye di Luar Jadwal, Bisa Disemprit Bawaslu

Redaksi KATAKNEWS
Jumat, 02 Maret 2018

EVALUASI. Komisioner KPU NTB, Yan Marli bersama Ketua Bawaslu NTB, M Khuailid dan Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Susilo Rahayu Irianto, dalam pertemuan evaluasi kampanye Pilgub NTB, Jumat sore (2/3) di kantor Bawaslu NTB. (KATAKNEWS/Bara Elank)
MATARAM, KATAKNEWS.com - KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan praktik kampanye politik yang dilakukan tanpa mengantungi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak berwenang, termasuk dalam pelanggaran yang terkategori sebagai kampanye di luar jadwal.

Komisioner KPU NTB, Yan Marli menegaskan, kewajiban ada STTP dalam kampanye itu diatur dalam Pasal 74 ayat 1 jo Pasal 68 (1) huruf (i) UU 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU No 4 Tahun 2017. Sehingga pelanggaran terhadap aturan bisa masuk ranah pidana Pemilu dan bisa diproses melalui perangkat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu.

"Jadi itu ada aturannya. Kalau dilakukan tanpa STTP, maka termasuk pelanggaran, kampanye di luar jadwal. Bawaslu bisa memprosesnya dengan Gakumdu," kata Yan Marli, dalam pertemuan evaluasi kampanye Pilgub NTB, Jumat sore (2/3) di kantor Bawaslu NTB di Mataram.

Pertemuan evaluasi dihadiri Ketua Bawaslu NTB, M Khuailid, Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Susilo Rahayu Irianto, jajaran Bawaslu NTB, dan perwakilan dari empat tim pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur NTB peserta Pilkada NTB 2018.

Dalam pertemuan itu terungkap, sepanjang kampanye Pilgub NTB perioide 15 Februari -1 Maret, Bawaslu mencatat secara total ada 53 kegiatan kampanye dilakukan para paslon. Namun yang mengantungi STTP hanya 10 kegiatan saja.

Sementara rekap Polda NTB menunjukan dalam periode kampanye yang sama, tercatat 211 kegiatan kampanye, namun hanya 16 kegiatan yang memiliki STTP.

Baca Juga : Bawaslu Nilai Kepatuhan Pada Aturan Kampanye Masih Rendah

Yan Marli menegaskan, masih minimnya kemauan tim dan para paslon memenuhi kewajiban STTP dalam kampanye harus menjadi atensi bersama termasuk bagi para paslon bersangkutan.

Sebab, STTP di tiap kegiatan kampanye yang dilakukan juga akan membantu KPU dan Bawaslu mengawasi terutama yang berkaitan dengan kesepakatan pembatasan dana kampanye dalam Pilgub NTB tahun ini.

Yan menjelaskan, berdasarkan aturan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilu, untuk urusan kampanye dalam Pilkada Serentak 2018 ini KPU NTB hanya bisa mengatur soal Kampanye Rapat Umum, berkaitan dengan jumlah kampanye dan lokasi kampanyenya.

Sementara untuk kampanye terbatas, kampanye dialogis dan pertemuan-pertemuan, hal itu diatur melalui kesepakatan bersama KPU dan para tim paslon bersangkutan. Kesepatakan juga diambil bersama untuk jumlah maksimal dalam pembatasan dana kampanye, yakni sebesar Rp75 Miliar untuk masing-masing Paslon.

Ia memaparkan, untuk Pilgub NTB sudah disepakati bersama bahwa kampanye pertemuan terbatas dan semacamnya dilakukan dengan jumlah kegiatan maksimal 10 kali di tiap Kota dan Kabupaten, 15 kali di tingkat Provinsi, dan 3 kali di tiap Kecamatan.

"Sehingga jika dikalkulasi berdasarkan yang sudah disepakati, tiap paslon masing-masing punya kesempatan sebanyak 348 kali kampanye,"katanya.

Yan menegaskan, dengan jumlah kampanye yang disepakati itulah maka keberadaan STTP untuk setiap kegiatan kampanye paslon sangat dibutuhkan.

"Dengan STTP ini kita bisa tahu sudah berapa kampanye dilakukan. Dan memang sesuai aturan pun semua bentuk kampanye wajib disampaikan pemberitahuan 7 hari sebelum kampanye. Pemberitahuan berkaitan dengan hari dan tanggal kampanye, lokasi, dan siapa narsumnya," tukasnya.

Sejumlah bentuk kampanye yang wajib ada STTP antara lain, rapat terbatas, kampanye berbalut kegiatan kebudayaan, olahraga, dan kegiatan sosial lainnya.

"Boleh saja jalan santai, atau perisaian, atau pengobatan dan sunatan gratis. Ini bisa, tapi juga harus ada STTP, termasuk juga blusukan. Blusukan ini masuk kampanye dialogis, harus ada STTP," tegasnya. K19

Editor: Bara Elank