Tim Terpadu Periksa Kualitas dan Legalitas Kayu untuk Huntap RIKA

Advertisement

Tim Terpadu Periksa Kualitas dan Legalitas Kayu untuk Huntap RIKA

KATAKNEWS.com
Rabu, 13 Maret 2019

Tim Gabungan melakukan verifikasi kayu. (Penrem 162/WB)


MATARAM - Tim verifikasi terpadu gabungan rehabilitasi dan rekonstruksi, Selasa (12/3) melakukan pemeriksaan ke sejumlah pengusaha penyedia kayu untuk pembangunan hunian tetap Rumah Instan Kayu (RIKA).

Tim terdiri dari unsur Korem 162/WB, Reskrimsus Polda NTB, BPBD NTB, Dinas PUPR dan Dinas LHK Provinsi NTB, turun ke beberapa pengusaha kayu untuk melakukan pengecekan langsung jenis kayu yang dibutuhkan dalam proses pembangunan rumah tahan gempa.

Dari 17 Usaha Dagang (UD) Kayu yang sudah mengajukan permohonan verifikasi legalitas dan kelas kayu, baru 10 UD yang sudah diperiksa dengan ketentuan minimal kayu kelas 2 yang memiliki ketahanan, kuat dan awet untuk digunakan dalam jangka waktu lama.

Kepala Seksi Peneggakan Hukum Dinas LHK Provinsi NTB Sirajudin menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengecek langsung kualitas kayu yang bisa digunakan dalam rehab rekon pasca gempa khususnya untuk RTG RIKA.

"Karena UD ini nantinya akan menjadi supliyer untuk pembangunan rumah Rika," ujar Sirajudin.

Menurutnya, setelah verifikasi dilakukan  maka akan dikeluarkan rekomendasi sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana pembangunan RTG oleh Kimpraswil di masing-masing wilayah dengan ketentuan minimal kayu kelas kuat 2 dan kayu awet 2.

"Ketentuan tersebut berdasarkan SK Menteri Kimpraswil Nomor 403/Kpts/M/2002 tentang pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat," katanya.

Menurutnya, untuk kayu lokal, pihaknya belum berani memberikan rekomendasi namun akan memberikan masukan terkait hasil temuan selama verifikasi.

"Terkait dengan legalitas kayu, jika ditemukan ketidak sesuaian antara jenis kayu dengan lokasi asal usul kayu maupun administrasinya maka akan kami tindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya," tegasnya.

Ia menyebutkan ada penemuan di Kabupaten Lombok Utara terkait asal usul kayu yang tidak sesuai denga nota angkut.

Senada dengan Kepala Penegakan Hukum LHK, Kepala Bidang Dampak Sosial Kementerian PUPR Hanum Budi Dharmawan menegaskan jenis kayu yang akan digunakan untuk RTG Rika adalah jenis kayu kelas 2 baik dilihat dari kekuatan dan awet kayu sesuai dengan SK Menteri Kimpraswil.

Khusus untuk rumah yang sudah dibangun, lanjutnya, apabila ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi jenis kayu, maka akan dilakukan dikonsolidasikan dengan pihak terkait khususnya bagi para pejabat yang berkompetensi di bidang itu.

Sementara itu Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menyampaikan, tim terpadu ini turun dalam rangka menjamin kualitas kayu sesuai dengan SK Menteri Kimpraswil, sehingga pembangunan RTG bagi masyarakat terdampak gempa dapat bertahan lama.

Selain itu, verifikasi tersebut juga dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir adanya penebangan pohon secara liar yang dilakukan oleh pelaku illegal logging dan berdampak luas khususnya kepada masyarakat di sekitar hutan.

"Setelah dilakukan verifikasi ini, maka UD Kayu yang diberikan rekomendasi sebagai suplayer nantinya agar betul-betul bertanggung jawab terhadap jenis kayu yang akan didistribusikan sehingga tidak menghambat proses rehab rekon," tandasnya. (Penrem 162/WB)