Danrem : Netralitas TNI Harga Mati pada Pemilu 2019 !!

Advertisement

Danrem : Netralitas TNI Harga Mati pada Pemilu 2019 !!

Redaksi KATAKNEWS
Rabu, 06 Maret 2019

Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memberi arahan di Makorem 162/WB.(Foto: Penrem 162/WB)

MATARAM - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menegaskan netralitas TNI dalam Pemilu 2019 harga mati yang tai bisa ditawar lagi.

"Netralitas TNI pada Pileg maupun Pilpres mendatang harga mati dan tidak ada tawar menawar," tegas Danrem Rizal, dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara di lapangan Makorem 162/WB.

Seperti diketahui pada April mendatang, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Menurut Danrem, TNI dalam hal ini harus tetap Netral dengan tidak berpihak kepada salah satu partai maupun salah satu pasangan calon dan tidak boleh menggunakan fasilitas satuan ataupun pribadi untuk melakukan kampanye oleh partai ataupun Paslon.

"Apabila ada anggota Korem dan jajaran,  yang terindikasi tidak melaksanakan perintah untuk menjaga netralitas TNI pada Pemilu mendatang, segera diingatkan dan ditegur, jika terbukti proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI," katanya.

Selain itu, Akmil 93 tersebut juga mengingatkan kepada seluruh peserta Upacara agar bijak menggunakan media sosial karena sanksi hukumnya juga sangat jelas dan tegas.

"Medsos mempunyai seribu manfaat jika digunakan dalam hal positif dan sejuta mudharat jika digunakan untuk hal-hal negatif, maka gunakan Medsos secara bijak, posistif dan seperlunya," ujar Danrem.

Danrem juga mengajak untuk menambah pengetahuan dengan membaca ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Mengakhiri amanatnya, Danrem berpesan agar para personel mengingatkan keluarga terkait penggunaan Medsos dan melakukan pemantauan terhadap media sosial yang digunakan oleh istri maupun anak-anaknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat melawan hukum yang dilakukan anggota dan keluarga. (Penrem162/WB)