Kepengurusan DPD GIPI NTB Dikukuhkan, Siap Percepat Proses Recovery Pariwisata

Advertisement

Kepengurusan DPD GIPI NTB Dikukuhkan, Siap Percepat Proses Recovery Pariwisata

Redaksi KATAKNEWS
Kamis, 07 Februari 2019

FOKUS RECOVERY. Jajaran pengurus DPD Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Provinsi NTB periode 2018-2023, berfoto bersama usai pelantikan dan pengukuhan di Hotel Lombok Plaza, Mataram. 


MATARAM - Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Provinsi NTB, Awanadhi Aswinabawa mengatakan, program jangka pendek yang akan menjadi fokus utama jajaran GIPI NTB adalah percepatan proses recovery pariwisata di wilayah NTB.

GIPI yang kepengurusannya terdiri dari sejumlah assosiasi pariwisata, akan berupaya memetakan kendala dan masalah yang menghambat proses recovery, untuk kemudian merumuskan langkah kongkrit menemukan solusinya.

"Pertama, yang urgent kita lakukan adalah bagaimana mempercepat proses recovery pariwisata ini. Kita petakan masalahnya, kemudian bersama-sama merumuskan solusinya," kata Awanadhi, Kamis sore (7/2) usai pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPD GIPI NTB, di Hotel Lombok Plaza, Mataram.

Awanadhi mengatakan, struktur GIPI memiliki 12 departemen dan juga ada beberapa koordinator wilayah di setiap kawasan destinasi wisata yang ada di NTB.

Pembentukan koordinator wilayah ini, menurut Awanadhi, adalah agar mereka bisa memetakan permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian setiap departemen di GIPI juga akan berkonsolidasi dan menemukan apa saja yang selalu menjadi titik masalah.

"Jadi dalam waktu dekat masing-masing departemen akan kumpul dan bicarakan, petakan secara riil apa saja sih sebenarnya masalah kita?. Setelah masalahnya terpetakan sehingga kita bisa lebih cepat, lebih responsive untuk melakukan tindankan-tindakan yang dibutuhkan. Ya kita sederhana dan segera mungkin-lah, jangan terlalu banyak berteori," tegas Awanadhi.

Ia menilai, pemetaan masalah perwilayah kerja departemen dan juga perwilayah destinasi wisata, sangat penting dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi di tiap wilayah.

Potret masalah di masing-masing wilayah ini yang akan diupayakan solusinya, sesuai kebutuhan masing-masing. Sebab, masing-masing wilayah punya permasalahan sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri, dan punya kebutuhan tersendiri juga.

"Jadi ya nggak bisa di satu wilayah A misalnya, disamakan perlakukannya dengan wilayah B. Daerah Gunung Rinjani tentu kebutuhannya berbeda dibanding Gili Trawangan misalnya. Jadi, kita harapkan dengan keberadaan teman-teman koordinator masing-masing wilayahnya ini, tahu persis seperti apa sih situasi dan kondisi setempat itu dan (mereka) bisa kasih masukan yang kongkrit dan kita bisa cari jalan keluar yang lebih riil," katanya.

Menurut Awanadhi, GIPI NTB akan bekerja searah dengan amanah dari DPP GIPI yang menekankan pada sinergitas pentaholix.

"Kita kerja saja, seperti kata Ketum (DPP GIPI) pentaholix, ini kan gabungan sinergisitas industri pariwisata, pemerintah, dan juga media. Semoga (akan) lebih efektif," katanya.

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD GIPI NTB periode 2018-2023, dihadiri Ketua Umum GIPI, Didien Junaedy, Assisten II Pemprov NTB Chairul Mahsul, dan Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Mohammad Faozal.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Mohammad Faozal mengatakan, keberadaan GIPI NTB tentu akan memperkuat upaya bersama membangun kembali sektor pariwisata NTB.

"Dengan komposisi kepengurusan yang luar biasa, sosok-sosok kawakan di bidang pariwisata, saya pikir masalah pariwisata ke depan bisa lebih cepat. Ya masalah sudah selesai lah dengan kehadiran master-master pariwisata kita di GIPI," kata Faozal.

Ia berharap ke depan terbangun sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah dan staholders kepariwisataan termasuk GIPI NTB. Apalagi, tahun ini NTB juga menggelar sejumlah kegiatan event pariwisata yang masuk dalam Calendar Of  Event (COE) Pariwisata NTB 2019.

Sementara itu, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov NTB, Chairul Mahsul mengatakan, komposisi kepengurusan GIPI NTB sebagai organisasi pelaku industri pariwisata sangat lengkap dan mewakili hampir seluruh assosiasi pariwisata.

Selain itu, profil masing-masing pengurus GIPI NTB juga merupakan sosok yang kemampuan dan pengalamannya tak perlu diragukan lagi di bidang pengembangan pariwisata.

"(Kalau dalam bela diri) Bisa dibilang GIPI ini kumpulan sabuk hitam, master pariwisata. Jadi kami dari pemerintah, saya mewakili Gubernur (Dr H Zulkieflimansyah) menyambut baik GIPI NTB dan optimis kita bisa bersama-sama dalam percepatan recovery ini," katanya.

Menurutnya, tugas berat yang masih harus dilakukan pemerintah daerah di sektor pariwisata ke depan adalah membangun kembali persepsi para wisatawan, baik domestik dan mancanegara, tentang Lombok.

"Kita rasakan pesawat banyak cancel, dan okupansi hotel juga sepi. Ya karena memang tidak mudah mengubah persepsi orang terhadap suatu destinasi. Kita (diguncang gempa) 1,5 bulan, bayangkan," katanya.

Persepsi tentang Lombok masih belum nyaman, karena memang bencana yang terjadi di NTB ini cukup panjang. Meski sekarang sudah aman dan nyaman, tapi persepsi orang luar ini sulit dipaksakan.

Ia menganalogikan dengan perpektif wisatawan tentang Jordan. Meski destinasi itu bagus, wisatawan belum tentu mau kesana, selama masih dan ancaman keamanan.

"Memang tidak mudah mengubah persepsi orang terhadap suatu destinasi. Saya pikir ini tugas kita bersama-sama untuk meyakinkan orang mau datang ke Lombok. Merubah persepsi kan harus tertur menerus, promosi dan diblow-up bahwa tidak ada lagi gempa di Lombok, kita happy dan kita siap (menyambut wisatawan)," katanya.

Chairul Mahsul mengatakan, keberadaan GIPI NTB sebagai mitra pemerintah akan sangat mendukung pembangunan pariwisata daerah ini ke depan.

"Yang menarik bagi Pemprov, ini organisasi memikirkan dan merumuskan, ini kita diskusi pakai otak dan hasilnya kita tuangkan dalam kebijakan. Kalau sudah ada gagasan dan pikiran-pikiran internal di GIPI, kita kemudian kombinasikan dengan gagasan pemerintah daerah, mengukur kapasitas fiskal kita, berapa duit yang kita punya untuk misalnya promosi, melakukan aktivitas yang bisa mempercepat pemulihan itu," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum GIPI Didien Junaedy mengatakan, upaya promosi pariwisata NTB harus terus dilakukan untuk percepatan recovery.

"(Untuk Lombok) Jangan dilepaskan dari upaya promosi, walau saat ini advertising dikurangi tapi selling diperbanyak. Jangan lupa, mengubah persepsi luar (negeri) itu nggak mudah. Artinya orang luar ketika ada gempa di Lombok, di Palu, atau Tsunami di Jawa Barat, itu mereka tahunya hanya Indonesia. Tidak melihat jarak Palu ke Bali dan Jakarta itu berapa jauh. Hal ini perlu diberikan pengetahuan yang baru bagi mereka, lewat promosi," katanya.

Menurut Didien, promosi bisa dilakukan dengan dua pilihan, apakah mengirim perwakilan dari NTB ke luar negeri atau mengundang tour operator luar negeri untuk datang ke Lombok.

"Ini bisa juga, tour operator negara luar itu panggil ke Lombok untuk buktikan bahwa Lombok sudah aman dan nyaman. Tapi GIPI (NTB) juga harus mempunyai program yang jelas, baik, kualitas tinggi, dan itu direkomendasi sebagai program rekomendasi GIPI," katanya.

Didien Junaedy optimistis kondisi pariwisata Lombok, NTB, akan segera berangsur membaik. Karena itu pula, sebagai Ketum GIPI ia menargetkan GIPI NTB bisa mendatangkan 2,5 juta wisatawan mancanegara ke NTB tahun 2019 ini, untuk mendukung target nasional 20 juta wisman.

"GIPI harus optimis. Kalau soal bencana di mana-mana juga terjadi. Amerika yang tidak pernah banjir, juga (mengalami) banjir. California terbakar hutan. Natural Disaster bisa terjadi kapan saja, tapi sebenarnya yang terpenting (dalam pariwisata) adalah kemampuan mengelolanya. Soal kualitas SDM, itu yang sangat penting," katanya.

Sejumlah figur dalam kepengurusan GIPI NTB memang merupakan tokoh-tokoh kawakan di sektor pariwisata. Selain Awanadhi Aswinabawa (Pelaku Wisata, mantan Ketua BPPD NTB), juga ada H Misbah Mulyadi (Mantan Ketua ASITA NTB), Gusti Lanang Patra (Penasehat PHRI, pelaku wisata) Ni Ketut Wolini (pelaku wisata, pengusaha, mantan petinggi Dinas Pariwisata NTB), Ainuddin SH (mantan anggota BPPD NTB, Ketua HPI, pengacara kondang), M Tahrir (Ketua Putri, pelaku wisata) Lalu Akram (penasehat ASITA NTB, pelaku wisata) dan masih banyak lagi.