Wagub Sitti Rohmi : Kunci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Adalah Fasilitator dan Pokmas

Advertisement

Wagub Sitti Rohmi : Kunci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Adalah Fasilitator dan Pokmas

Redaksi KATAKNEWS
Sabtu, 19 Januari 2019

Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah bersama Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dan Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri, usai Rakor bersama Kepala BNPB di Kantor Gubernur NTB. 


MATARAM - Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan kecukupan jumlah fasilitator dan percepatan pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB.

Wagub yang juga sebagai Koordinator Komando Pusat Penanggulangan Dampak Bencana NTB menegaskan, jika dua hal itu sudah terpenuhi, maka percepatan pembangunan rumah terdampak gempa bumi di NTB akan berjalan maksimal.

"Dulu (yang membuat lambat) fasilitator kita terbatas. Tapi sekarang sudah lebih baik karena sudah ada tambahan fasilitator termasuk dari unsur TNI-Polri," katanya, usai rapat koordinasi, Jumat sore (18/1) di kantor Gubernur NTB.

BACA JUGA : BNPB Targetkan Rehabilitasi Rumah Rusak Sedang dan Ringan Tuntas dalam Tiga Bulan

Menurutnya, selain keterbatasan fasilitator, pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) korban gempa juga terkendala lambannya pembentukan Pokmas di tingkat masyarakat.

Padahal Pokmas merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana bantuan.

"(Jadi sekarang) yang paling penting itu  masyarakat diyakinkan, kalau sudah masuk rekening duitnya, segera bikin Pokmas, segera tentukan rumah jenis apa yaag diinginkan Pokmas itu," katanya.

Wagub Rohmi mengungkapkan, saat ini proses pembangunan Huntap sudah lebih mudah, karena pemerintah sudah memberikan banyak pilihan model rumah, selain Risha.

Selain itu, persetujuan pembangunan Huntap pun saat ini ada ditangan Pemprov NTB, tidak lagi harus ke pusat.

"(Dulu kan) Risha, tapi sekarang banyak pilihan, dan approve-nya pun cukup  di Provinsi jadi lebih muda. Kalau fasilitator sudah tersedia dan masyarakat juga membuat Pokmas akan Inshaa Allah cepat tuntas," katanya.

Pembentukan Pokmas di tingkat masyarakat memang sangat lamban. Padahal hal ini menjadi kunci utama dalam proses rehabilitasi dan renkonstruksi rumah.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi NTB menyebutkan, jumlah total rumah rusak akibat gempa bumi Lombok Juli-Agustus mencapai 216.519 rumah.

Jumlah itu terdiri dari 75.138 rusak berat (RB), 33.075 Rusak Sedang (RS), dan 108.306 Rusak Ringan.

Untuk RB pemerintah memberi dana stimulan Rp50 juta per rumah, RS sebesar Rp25 juta per rumah, dan RR sebesar Rp10 juta per rumah.

Hingga kini dana dari BNPB yang sudah terkucur sebesar Rp3,5 Triliun lebih.

Dana itu tersalur untuk 139.957 Kepala Keluarga terdiri dari 50.668 yang rumahnya rusak berat, 20.354 Rusak Sedang, dan 69.935 Rusak Ringan.

Namun, hingga saat ini baru sekitar 1.878 Pokmas terbentuk untuk 22.895 KK.

Dari jumlah 1.878 Pokmas itu, yang sudah memiliki SK sebanyak 1.666 Pokmas untuk 20.842 KK.

Saat ini dari 1.666 Pokmas yang sudah ber-SK, yang sudah memiliki Rekening Pokmas baru 1.271 Pokmas untuk  16.674 KK.

Sementara dari 1.271 Pokmas yang sudah memiliki Rekening Bank, yang rekeningnya sudah terisi baru sekitar 524 Pokmas untuk 7.624 KK.

Jumlah ini yang sudah bisa mulai melakukan rehab dan pembangunan rumah.

Kondisi terakhir berdasarkan data BPPD NTB, hingga saat ini dari 7.624 KK yang sudah mulai membangun kembali sebanyak 3.967 KK.

Itu terdiri dari 1.894 KK memilih Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), 719 Rumah Instan Kayu (RIKA), 1.254 Rumah Konvensional (RIKO), 40 model lainnya, dan 60 dibangun atas inisiatif individu.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Muhammad Rum mengatakan, kinerja pembentukan Pokmas di tingkat masyarakat selama ini memang terkesan lamban. Hal ini disebabkan bermacam masalah.

"Misalnya ada satu kelompok Pokmas mau terbentuk, tapi salah satu anggota Pokmas belum masuk dana ke rekening pribadinya, kemudian yang lain menunggu. Seharusnya ini bisa diisi dengan anggota lain yang sudah ada dana, tapi mereka maunya kelompoknya yang itu saja," katanya.

Menurut Rum, semua pihak harus bisa yakinkan masyarakat untuk segera membentuk Pokmas.

Ia menambahkan, dari Rapat Koordinasi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, bisa diambil beberapa kesimpulan yang menjadi penekanan.

"(Intinya) pastikan tidak ada lagi debat terlalu banyak, terlalu banyak diskusi. Langsung aksi, berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat bahwa lebih cepat selesai akan lebih baik," kata Rum.

Dengan begitu masyarakat juga bisa  cepat keluar dari persoalan sosial atau dampak sosial yang akan ditimbulkan dari kelambatan rekonstruksi rumah huntap.K18