Jelang Konferwil 13, M16 Dorong NU NTB Kritis Terhadap Kekuasaan

Advertisement

Jelang Konferwil 13, M16 Dorong NU NTB Kritis Terhadap Kekuasaan

Redaksi KATAKNEWS
Kamis, 17 Januari 2019

Bambang Mei Finarwanto SH.

MATARAM - Kepemimpinan yang baru PW NU NTB paska Konferwil ke 13 yang akan digelar 19 Januari 2019 mendatang, perlu bersikap kritis terhadap kekuasaan agar proses pembangunan di NTB berjalan dengan baik.

NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tanggungjawab moral dan sosial dalam mengartikulasikan aspirasi kaum Nahdliyyin maupun warga  masyarakat pada umumnya  secara terbuka dan demokratis.

"Selain itu NU NTB diharapkan bisa  menjadi kekuatan penyeimbang dalam melakukan advokasi terhadap  dampak kebijakan yang kurang berpihak kepada kepentingan publik," kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, Kamis (17/1) di Mataram.

Ia mengatakan, siapapun yang terpilih dalam Konferwil PW NU NTB ke 13 di Bagu, harus memiliki komitmen dan kepedulian yang kuat dalam membesarkan organisasi NU di NTB, termasuk berani melakukan kritik dan otokritik terhadap pemerintahan di NTB.

Menurutnya, sebagai organisasi keummatan yang independen/non partisan, kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB .

"Selain terlibat  dalam urusan keummatan dan kemanusiaan , PW NU NTB hendaknya mampu menjadi penyambung lidah rakyat NTB dalam memperjuangkan hak-haknya," ungkap Bambang Mei F yang akrab disapa Didu.

M16 menilai  kiprah dan keberadaan NU di NTB  selama ini telah mampu menjadi pengayom dan perekat bagi semua golongan masyarakat lewat aksi sosial kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini.

"Aksi kemanusiaan yang kerap dilakukan oleh NU NTB, hendaknya diimbangi pula dengan aksi advokasi dan pendampingan terhadap warga korban pembangunan,"tambah Didu.

Kepedulian NU dalam aspek  perjuangan kemanusiaan ini penting sebagai sarana untuk mengedukasi rakyat agar tidak apatis dalam memperjuangkan hak-haknya .

"M16 yakin kepemimpinan PW NU NTB yang baru akan progresif dan bersikap kritis dalam menyikapi fenomena ketidakadilan di NTB, termasuk tidak mudah dikooptasi oleh kepentingan politik pragmatis," tukas Didu.K18