Sibuk Konflik Internal, Kepengurusan BPPD NTB Akhirnya Dirombak Total

Advertisement

Sibuk Konflik Internal, Kepengurusan BPPD NTB Akhirnya Dirombak Total

KATAKNEWS.com
Kamis, 27 Desember 2018

Pariwisata NTB. (KATAKNEWS/Ilustrasi)


MATARAM - Bertengkar, memperpanjang konflik tanpa ada yang mengalah, memang tidak baik. Ibarat pepatah, yang menang jadi abu yang kalah bakal jadi arang. Sama-sama akan susah.

Ini juga yang terjadi di tubuh jajaran kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2022.

Bukannya menjalankan fungsi mempromosikan potensi pariwisata di daerah ini secara maksimal, jajaran BPPD malah lebih sibuk mengumbar konflik internal beberapa bulan terakhir.

BACA JUGA : Kisruh BPPD NTB, Dua Nama Saling Klaim jadi Ketua

Gejala kurang baik di tubuh BPPD NTB itu pun disikapi Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, dengan merombak kepengurusan BPPD NTB.

“Yang pasti, awal Januari tahun 2019, kepengurusannya (BPPD NTB) sama sekali baru,” tukas Gubernur Zulkieflimansyah menjawab wartawan, Kamis (27/12) di kompleks Islamic Center (IC) NTB, di Kota Mataram.

Menurutnya, ketidakharmonisan di internal BPPD NTB sudah diamatinya sejak menjabat Gubernur. Ketidakharmonisan antar pengurus banyak berada pada unsur perwakilan asosiasi pariwisata.

Ia mencontohkan, ditubuh asosiasi perhotelan yakni, PHRI saja, tercatat hingga kini masih ada dualisme antar pengurusnya. Padahal, lanjut Zul, SK kepengurusan BPPD NTB diterbitkan oleh Gubernur.

”Kan BPPD itu kepemimpinanya harus kolektif kolegial. Jika sudah utusan salah satu asosiasinya masih ada konflik kepengurusan apa iya kita harus terus menunggu nama-nama perwakilannya?. Tolong, urusan BPPD ini enggak penting-penting banget, jangan dibuat berlebihan. Sebaiknya, kita buat santai saja,” kata Gubernur berkelakar.

BACA JUGA : Dualisme Kepemimpinan BPPD, Gubernur Diminta Tegas Memutuskan

Zul menegaskan, tugas BPPD adalah membantu kerja Dinas Pariwisata (Dispar) dalam hal mempromosikan potensi poariwisata daerah, bukan malah bertengkar dengan Dinas Pariwisata, seperti yang selama ini terjadi.

Oleh karena itu, gubernur telah menugasi instansi terkait untuk membereskan siapa-siapa saja perwakilan organisasi kepariwisataan yang dianggap menghambat kinerja pengembangan pariwisata NTB.

“Kepengurusan BBPD yang baru harus bisa bersinergi, serta kompak dengan Dinas Pariwisata. Pokoknya kita ganti semuanya, tunggu saja awal Januari akan kita umumkan,” tegas Zul.

Kepengurusan BPPD NTB periode 2018-2022 sebelumnya sudah ditetapkan melalui SK Gubernur NTB, awal tahun 2018 lalu. Namun, tak lama berselang, saling klaim sebagai Ketua BPPD muncul antara TGH Fauzan Zakaria dan Lalu Abdul Hadi Faishal.

BACA JUGA : Ketua BPPD Sesalkan Beredar Surat Catut Nama BPPD NTB

Kisruh itu pun terus berlanjut, bahkan hingga penghujung tahun ini. Hal ini nampaknya yang membuat Gubernur Zul perlu mengambil sikap. K24/Rul