Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Korem 162/WB Segera Gelar Operasi Teritorial

Advertisement

Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Korem 162/WB Segera Gelar Operasi Teritorial

Redaksi KATAKNEWS
Kamis, 20 Desember 2018

RAKOR PERCEPATAN. Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Kepala BPBD NTB HM Rum, Kadis Permukim NTB I Gusti Bagus Sugihartha dan jajaran stakeholders terkait, usai rakor percepatan rehab dan rekon pasca bencana, di Makorem.(KATAKNEWS/Foto: Penrem 162 WB)


MATARAM - Korem 162/WB akan menggelar operasi teritorial untuk membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut diungkapkan Danrem 162/WB, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, usai menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Rabu (19/12) di aula Jenderal Sudirman, Makorem 162/WB di Mataram.

Rapat koordinasi yang dipimpin Danrem Rizal, berjalan sejak opagi hingga sore dihadiri perwakilan SKPD Pemerintah Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota terdampak gempa, Ketua Rekompak, perwakilan Polda NTB, para Dandim dan Kasi Korem, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan Korem.

"Kami akan laksanakan operasi teritorial. Operasi ini merupakan bagian dari percepatan proses rehab dan rekon, dengan harapan satu atau dua bulan ke depan terjadi perubahan pembangunan yang signifikan," kata Danrem Rizal, kepada wartawan, Rabu sore (19/12).

BACA JUGA : Kucuran Dana Sudah Lancar, Tapi Pembangunan Rumah Masih Lamban

Menurut Danrem, rakor yang digelar di Korem itu sebagai langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dari unsur BPBD dan PUPR. Koordinasi dilakukan untuk memetakan kendala-kendala di lapangan yang menjadi hambatan dalam proses rehab dan rekon tersebut untuk dicarikan solusi bersama.

"Tadi kami sudah koordinasikan dengan tim, BPBD dan PUPR tentang masalah-masalah yang tersumbat ini untuk diakomodir dengan mencari stimulan atau jalan keluar ke depan sehingga pembangunan rumah Huntap pada bulan Januari nanti lebih cepat lagi," katanya.

Ia memaparkan, dari hasil rapat koordinasi ditemukan bahwa salah satu kendala di lapangan adalah masalah kurangnya jumlah aplikator dan fasilitartor.

"Maka nanti ke depan akan ditambah lagi untuk mempercepat pembangunan," katanya.

Dalam rakor tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, I Gusti Bagus Sugihartha menjelaskan, jumlah rumah yang rusak akibat gempa bumi di NTB secara total mencapai 216 ribu unit. Namun pembangunan kembali akan diprioritaskan untuk 75 ribu unit yang tergolong rusak berat.

"Sampai sekarang rumah yang dalam proses pembangunan lebih dari 2 ribu unit, sedangkan yang sudah jadi dan siap huni ada 90 unit. Pembangunan rumah itu tidak satu dua hari selesai, itu membutuhkan waktu yang panjang," kata dia.

Sugiharta mengatakan, rapat dilaksanakan untuk mengevaluasi persoalan-persoalan yang menjadi hambatan mulai dari pendataan, pelaksanaan pembangunan, sistem pendistribusian pendananya, termasuk didalam kelompok masyarakat (Pokmas) untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya.

"Pembuatan Huntap ini membutuhkan waktu yang panjang, sementara ini masyarakat menempati hunian sementara ada yang dibantu oleh Pemerintah, NGO maupun oleh masyarakat itu sediri dengan standar kelayakan sudah terpenuhi," paparnya.

Menurutnya, pembangunan rumah Huntap ini akan ditargetkan selesai sekitar bulan Maret 2019, namun tetap melihat perkembangan dari pada hasil pelaksanaan oleh masyarakat itu sendiri. K18/Penrem162WB