Pengembangan The Mandalika Diduga Tak Memikirkan Aspek Sosial, Kearifan Lokal

Advertisement

Pengembangan The Mandalika Diduga Tak Memikirkan Aspek Sosial, Kearifan Lokal

KATAKNEWS.com
Minggu, 09 Desember 2018

KRITIK MANDALIKA. Lalu Athari Fadhlulah/Insert: Plang di The Mandalika. (Kolase/KATAKNEWS.com)

MATARAM, KATAKNEWS.com - Kawasan Khusus Ekonomi Pariwisata (KEK-P) Mandalika, di Lombok Tengah, terus dibangun.

Percepatan dilakukan setelah Presiden RI  Joko Widodo meluncurkan operasional kawasan pariwisata unggulan nasional itu, pada Oktober 2017 silam.

Proyek megawisata yang diproyeksikan bakal menyedot investasi hingga puluhan Triliun Rupiah itu, keelak menempatkan Lombok sebagai destinasi wisata berkelas internasional, "The Second of Bali".

Semangat pembangunan The Mandalika sejak awal, juga dihajatkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat lingkar kawasan.

Toh, hingga kini beragam masalah sosial masih menyelimuti perjalanan pembangunan The Mandalika.

Aktivis NTB yang  selama ini konsen dalam memperjuangkan reforma Agraria untuk kawasan Selatan pulau Lombok, Lalu Athari Fadhlullah mengatakan, beragam masalah itu menunjukkan masih ada gap yang besar antara pengembangan kawasan Mandalika dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar kawasan.

"Faktanya, masih banyak masyarakat yang 'dikorbankan'. Pedagang-pedagang kecil di kawasan, hanya salah satu contoh misalnya," kata Lalu Athari Fadhlullah, Minggu (9/12) di Mataram.

Simak Videonya :


Awal November 2018 lalu, ITDC sebagai pengelola kawasan memasangi sejumlah plang di sepanjang Kuta Beach The Mandalika, ikon utama di kawasan The Mandalika.

Imbauan sekaligus larangan berjualan di dalam kawasan pantai Kuta itu banyak menuai kritik dan kontroversi.

Athar mengatakan, masalah ini bisa menjadi pintu masuk menelisik permasalahan sebenarnya yang terjadi dalam pengembangan kawasan The Mandalika.

"Core masalahnya saya yakin, bahwa belum ada analisa dampak sosial yang dilakukan, sebelum megaproyek pariwisata ini dikembangkan. Ini hal penting yang patut dipertanyakan dalam persoalan KEK mandalika," kata Athar.

Menurut Athar, analisa dampak sosial ini penting sebelum mulai pengembangan  kawasan strategis seperti The Mandalika.

Sebab ada potensi dampak sosial pada masyarakat yang timbul karena  terciptanya suatu perubahan atau kondisi baru yang disebabkan pengembangan/pembangunan di kawasan seluas lebih dari 1000 hektar itu.

"Analisa dampak sosial itu bertujuan untuk menjabarkan apa, mengapa, bagaimana, kapan, berapa lama, di mana dan siapa yang akan mengalami dampak dari suatu perubahan atau kondisi baru. Apakah dampak tersebut positif atau negatif?," tukasnya.

Analisa, papar Athar, sekaligus terapi apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat perubahan tanpa ada atau sekecil mungkin yang harus menjadi korban.

Juga untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan dampak positif sehingga pengembangan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya pada masyarakat.

"Yang saya maksud bukan Amdal. Bukan juga sekadar Kajian Aspek Sosial yang merupakan bagian dalam Amdal. Amdal dan kajian aspek sosial di dalamnya cuma menganalisa lingkungan biogeofisik (dari manusia). Sedangkan analisa dampak sosial menganalisa dampak pada masyarakat dengan pendekatan sosial budaya (anthropologis); Menganalisa perilaku kehidupan sehari-hari manusia dalam keseimbangan sosial budayanya dengan perangkat analisa yang mampu memproyeksikan kondisi yang akan dialami oleh suatu masyarakat jika dihadapkan pada suatu perubahan akibat adanya pengembangan," jelasnya.

Ia menambahkan, kalau pun analisa dampak sosial itu sudah dilakukan sebelum memulai pengembangan Mandalika, tetap harus diuji kembali, apa saja diagnosanya, apa rekomendasi-rekomendasinya, dan apa saja terapi untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya.

"Simplikasi masalah sosial budaya ke dalam kemasan kalkulasi untung rugi masyarakat secara ekonomi belaka tidaklah dapat menjawab konflik yang timbul akibat pengembangan suatu kawasan," katanya.

Athar mengatakan, pihaknya yang juga berada dalam bagian dari akar rumput selalu meragukan bahkan cenderung menolak pandangan yang berorientasi growth/pertumbuhan.

"KEK (Mandalika) itu jelas agamanya growth, yang meyakini bahwa ekonomi tumbuh maka masyarakat sejahtera," katanya.

"Meningkatkan kehidupan dan budaya masyarakat setempat", tertulis dalam situs resmi ITDC tentang pengembangan kawasan Mandalika.

Namun menurut Athar, diksi "meningkatkan" itu tentu meningkat dalam versi pengembang. Juga "kehidupan" serta "budaya" menurut versi pengembang.

"Sedangkan bagi masyarakat setempat, ini hampir jadi omong kosong. Sekadar berdagang asongan saja pun terlarang, apalagi hendak buka gerobak pepes seafood atau bakul plecing sate pusut (seperti elegan dan bahagianya Mas gerobak soto dan Mbok bakul pecel di Malioboro, yang sudah jauh lebih lama merupakan tujuan wisata dunia).' Di Mandalika, itu mimpi!," kata dia.

Ia menekankan, di kawasan The Mandalika saat ini sebagian bentang pantai bahkan dikangkangi hotel dan sudah terlarang untuk ritual adat.

"Keyakinan agama growth bahwa ekonomi tumbuh maka masyarakat sejahtera hampir tidak ada yang terwujud. Di banyak kawasan yang lain justru menyisakan kemelaratan," tegasnya.

Menurut dia, Pariwisata seperti juga Pertambangan, niat dan semangatnya pertumbuhan. Tetapi yang terjadi adalah pengurasan Sumber Daya Alam (SDA) dan timbulnya rentetan problem ekologis yang krukut bertali-temali juga dengan pengabaian SDM lengkap dengan konflik sosialnya.

Dilema growth itu bisa dilihat di KSB, Papua, Minahasa, Banyuwangi dan lain-lain. Rusak lingkungan, hancur nilai-nilai ingtangible dan tradisi budaya yg menjadi eksistensi dan kebanggaan rakyat.

"Setiap komunitas di mana pun termasuk Indian (misalnya Apache dan Navaho) di US atau Mori di New Zealand, Aborigin di Aussie, semuanya memiliki Sense of Place pada kampung yang turun temurun diwarisi sebagai pusaka dari leluhur yang mengikat komunitas pada akarnya. Tempat suatu puak telah dilahirkan mustahil dapat berpindah lokasi," katanya.

Athar menilai, norma sosial itu tidak menjadi perhatian pengembang. Mereka datang bongkar gusur cabut nilai-nilai yang hidup pada komunitas setempat sekaligus yang melekat pada lingkungan ekologisnya se-enteng mencabut pohon-pohon dengan akar-akarnya.

"Kehilangan nilai-nilai intangible ini tidak mampu dirasakan sukma dan mindset sesat para penganut agama growth. Sebab agama ini menilai semua aspek dengan perspektif kebendaan, materi adalah segalanya, tidak ada kebahagiaan, kesejahteraan, eksistensi dan kebanggaan tanpa materi," cetusnya.

Ahtar menegaskan, kawasan The Mandalika hari ini bukan sekadar fakta bahwa tanah belum atau sudah jadi milik BUMN pengembang itu. Tapi ada banyak masalah sosial yang harus sama-sama diperhatikan.

"Semua pihak harus peduli. Jangan lihat dari kulit luar saja, bahwa pengembangannya berjalan progresif. Jangan sampai The Mandalika menjadi ikon wisata nasional yang mendunia, tapi di saat yang sama, jumlah penduduk miskin di sekitar kawasan makin bertambah," tegas Athari.K18