Gubernur NTB Terima DIPA dan TKDD dari Presiden Jokowi di Istana Negara

Advertisement

Gubernur NTB Terima DIPA dan TKDD dari Presiden Jokowi di Istana Negara

KATAKNEWS.com
Selasa, 11 Desember 2018

PENYERAHAN DIPA. Presiden Joko Widodo menyerahkan dokumen DIPA dan TKDD Provinsi NTB, kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Selasa (11/12) di Istana Negara, Jakarta.(KATAKNEWS/Foto: M Eko) 

JAKARTA, KATAKNEWS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah hari ini menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi NTB tahun anggaran 2019, Selasa (11/12) di Istana Negara, Jakarta.

DIPA NTB tahun 2019 tercatat sebesar Rp15,3 Triliun, atau naik sekitar Rp1,1 Triliun, setara 7 persen dari tahun sebelumnya.

Penyerahan dilakukan Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama seluruh menteri, pejabat lembaga negara.

Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, meningkat 13,7% dari Rp 1.937 tirliun pada 2018.

Sementara dari keseluruhan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun, anggaran belanja yang diserahkan kepada Kementerian/ Lembaga mencapai Rp 855,4 triliun, dan non Kementerian/ Lembaga senilai Rp 778,9 triliun.

Sedangkan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diserahkan kepada para gubernur mencapai Rp 826,7 triliun.

Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Pemerintah Provinsi NTB dan 10 Kabupaten/ Kota di NTB pada 2019 terbagi atas tujuh alokasi yang totalnya mencapai Rp 16,456 triliun.

Dana TKDD itu mencakup Dana Bagi hasil Pajak (Rp 513,989 miliar), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Rp 439,451 miliar), Dana Alokasi Umum (Rp 8,875 triliun), Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp 2,565 triliun), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Rp 2,634 triliun), Dana Insentif Daerah (Rp 246,521 miliar) dan Dana Desa (Rp 1,181 triliun).

“Pak Presiden berpesan kepada semua gubernur agar alokasi dana APBD tidak boleh menguap tanpa hasil untuk belanja rutin, rapat-rapat, perjalanan dinas dan honor-honor tambahan. Itu pesan beliau kepada kami sebagai pemimpin di daerah untuk mengecek secara serius dan detail bahwa anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan untuk kegiatan pendukung seperti rapat, perjadin dan honor-honor tim adhoc misalnya. Begitu juga konsolidasi sinergi antara kementerian dengan daerah maupun pusat dengan daerah” ungkap Gubernur Zulkieflimansyah, usai kegiatan di Istana Negara.

Gubernur Zul sangat setuju terkait pesan Presiden Joko Widodo kepada setiap kepala daerah harus fokus untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.

Oleh karenanya pada saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Pratikno dan Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof. Ainun Na’im, Gubernur Zul membicarakan soal program beasiswa putra-putri NTB ke Luar Negeri yang sudah berjalan, sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas dan daya saing SDM NTB.

Selain itu juga dibicarakan juga finalisasi proses menjadikan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan sejumlah Universitas lainnya untuk bergabung menjadi Universitas Negeri di Pulau Sumbawa, sehingga NTB akan memiliki dua universitas negeri ke depannya. K18/M Eko