DPRD NTB Diminta Lebih Kritis, Jangan Hanya jadi "Tukang Rias" Gubernur

Advertisement

DPRD NTB Diminta Lebih Kritis, Jangan Hanya jadi "Tukang Rias" Gubernur

Redaksi KATAKNEWS
Jumat, 28 Desember 2018

Direktur LESA Demarkasi NTB, Hasan Masat SH. (KATAKNEWS/Istimewa) 


MATARAM - Puluhan wakil rakyat yang duduk di kusri DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), diminta untuk menjalankan fungsi kontrolnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di NTB.

Para anggota dewan yang terhormat ini, didesak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat NTB terutama masyarakat korban gempa bumi yang hingga kini masih belum maksimal ditangani.

"DPRD NTB harus lebih kritis menyuarakan aspirasi rakyat. Jangan justru terkesan sekadar menjadi "tukang rias" Gubernur (Baca Pemprov NTB)," kata Direktur Lembaga Study Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi) NTB,  Hasan Masat, Jumat (28/12) di Mataram.

Hasan menilai, fungsi DPRD yang seharusnya memberi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan mitranya dalam hal ini Pemprov NTB,  semakin melemah.

"Jadi (DPRD NTB) nampak hanya seperti tukang rias pengantin pasangan Zul-Rohmi. Pengantinnya dihias terus, sementara rakyatnya dibiarkan terlantar dan kebijakan kebijakan diamini begitu saja," tegas Hasan.

Ia meminta DPRD buka mata dan telinga mendengar keluhan masyarakat NTB saat ini.

Penanganan pasca bencana gempa bumi, misalnya. Dari sekitar 260 ribuan rumah masyarakat yang rusak akibat gempa di mana 75 ribu diantaranya rusak berat, hingga kini baru bisa dibangun kembali masih sekitar 3 ribu unit.

"Artinya masih ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat, rakyat NTB yang saat sekarang ini belum pulih kehidupannya. Ini harusnya didorong terus percepatannya," katanya.

Hasan mengatakan, saat ini masalah sosial yang krusial itu justru seperti diabaikan.

Banyak kebijakan Gubernur NTB yang justru kesannya tidak mau terganggu dengan keadaan rakyat.

"Gubernur malah sibuk dengan simbolisasi keberpihakan akademik dengan pengiriman mahasiswa kuliah ke luar negeri, padahal masih ada hal yang lebih krusial penanganan gempa yang seperti tak berujung, rencana pembubaran PT DMB. Jadi kelihatannya tidak ada jargon yang terfokus dalam rencana pemerintahan yang sedang berjalan saat ini," katanya.

Sementara di lain sisi, DPRD NTB sebagai institusi dan lembaga yang mewakili rakyat NTB justru bersikap acuh dan cenderung mengamini apa saja yang dilakukan Pemprov NTB.

"Sikap DPRD yang seperti tukang rias ini, tentu memalukan dan naif bila dibandingkan dengan realitas kebutuhan masyarakat saat ini," katanya.

Hasan berharap DPRD bisa lebih kritis dan menunjukkan jati dirinya sebagai mitra yang kritis dan strategis untuk jalannya pemerintahan yang lebih bersih dan baik di Provinsi NTB ini.

"Kekuasaan yang tanpa kontrol akan cenderung menciptakan tirani atau telah ada sifat kolutif transaksional didalamnya," tukas Hasan. K18