APII Minta Pemda Segera Susun Grand Design Wisata Halal

Advertisement

APII Minta Pemda Segera Susun Grand Design Wisata Halal

Redaksi KATAKNEWS
Kamis, 20 Desember 2018

WISATA HALAL. Ketua Umum APII TGH Fauzan Zakaria saat memberikan keterangan pers, Kamis (20/12) di Mataram.(KATAKNEWS/Bara Elank)  


MATARAM - Perkumpulan Pariwisata Islam Indonesia (APII) meminta Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyusun grand design Wisata Halal.

Hal ini dinilai penting agar konsep Wisata Halal NTB bisa lebih membumi, memiliki aturan dan batasan zonasi yang jelas, serta memastikan keterlibatan tiap institusi dan stakeholders terkait sesuai tugas dan fungsinya.

"Pemda harus segera buat grand design (Wisata Halal), agar menjadi lebih kongkrit. Jangan sampai selama ini kita promosikan Wisata Halal, tapi tamu yang datang tak bisa menemukannya," kata Ketua Umum APII, TGH Fauzan Zakaria, Kamis (20/12) di Mataram.

Fauzan mengatakan, NTB sudah beberapa kali meraih penghargaan internasional sebagai the best tourism halal destinations. NTB juga sudah membentuk Perda Tentang Pariwisata Halal.

Namun, tanpa ada grand design yang mengatur pelaksanaan teknis di lapangan, hal ini hanya membuat Wisata Halal dikhawatirkan jadi sekadar jargon.

Kekhawatiran ini, disampaikan Fauzan, juga terkait kasus sebuah billboard iklan di kawasan Senggigi, Lombok Barat, yang dinilai melanggar dan bertolak belakang dengan Wisata Halal NTB.

BACA JUGA : APII Protes Billboard Iklan Bernuansa Pornografi dan Miras di Senggigi

Seperti diketahui, Pemda Lombok Barat bersama APII telah menurunkan paksa sebuah billboard iklan produk Beer yang ditayangkan oleh salah satu industri hotel dan pub di Mataram.

Iklan itu menawarkan promosi minum beer sampai puas, hanya dengan harga Rp150 ribu, setiap hari Jumat.

"Ini kan kontraproduktif. Di saat NTB mempromosikan wisata halal, justru ada oknum pelaku industri yang memasang iklan tanpa mempertimbangkan norma dan kaidah wisata halal itu sendiri. Semoga ini menjadi penyentak semua pihak, stakholders kepariwisataan kita dan juga Pemda, bahwa Wisata Halal harus dijabarkan secara teknis dan bukan hanya jargon," kata dia.

Menurut Fauzan, kasus ini bisa menjadi satu batu sandungan yang mengingatkan Pemda Provinsi NTB dan Dinas Pariwisata serta stakeholders terkait, bahwa konsep Wisata Halal NTB ternyata memang belum sepenuhnya berwujud.

"Karena itu, saat ini pemerintah harus segra intervensi dan wujudkan wisata halal. Bikin grand desain lewat singkronisasi, integrasi dan sinergi antar stakeholders. Jadi jelas siapa berbuat apa, kemudian aturan batasannya, juga aturan zonasinya, sehingga kasus serupa ini tak perlu terjadi lagi ke depan," katanya.

Ia mengatakan, Perda tentang Wisata Halal juga harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan juga Peraturan Bupati/Walikota di tingkat daerah Kabupaten/ Kota sewilayah NTB.

"Kita sudah ada Pergub, tapi kan belum ada Pergub dan Peraturan Bupati/Walikota. Sebenarnya semua bisa mudah, tergantung political will pemerintah saja," tukasnya.

Fauzan menegaskan, semakin NTB mampu mempertahankan Wisata Halal, maka ke depan semakin ramai wisatawan yang datang ke daerah ini.

Sebab, dengan konsep Wisata Halal, NTB mampu menjadi destinasi yang punya diferensiasi dengan sejumlah destinasi wisata lainnya. K18