Kasus OTT Hakim, Jejaring Peradilan Bersih NTB Desak Fungsi KY Diperkuat

Advertisement

Kasus OTT Hakim, Jejaring Peradilan Bersih NTB Desak Fungsi KY Diperkuat

Redaksi KATAKNEWS
Kamis, 29 November 2018

OPERASI TANGKAP TANGAN. Petugas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum hakim di PN Jaksel.(KATAKNEWS/Foto: tribunnews.com)



MATARAM, KATAKNEWS.com - Sejumlah elemen masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Jejaring Peradilan Bersih (Jepred Bersih) mendesak agar fungsi dan peran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawasan eksternal Mahkamah Agung (MA), dibenahi dan diperkuat.

Jepred NTB juga meminta MA lebih membuka diri, tanpa harus merasa terganggu ataupun terkoyak eksistensinya atas fungsi pengawasan dari KY.

Hal tersebut dilontarkan Jepred NTB melalui rilis tertulis yang diterima KATAKNEWS.com, Kamis malam (29/11) di Mataram, untuk menyikapi kasus operasi tangkap tangan oknum hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh KPK, Rabu (28/11) lalu.

"Didirikannya lembaga pengawasan eksternal bernama Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal Mahkamah Agung sesuai amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 24 (b) seolah dianggap duri dan mengganggu eksistensi berkedok independensi, Mahkamah Agung seharusnya lebih membuka diri tanpa harus merasa terganggu ataupun terkoyak eksistensinya," kata koordinator Jepred NTB yang juga Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) NTB,  Hotibul Islam.

BACA JUGA : Mahkamah Agung Berhentikan Dua Oknum Hakim PN Jakarta Selatan Pasca OTT KPK

Sejumlah elemen yang tergabung dalam Jepred NTB antara lain, Samanta, LSBH NTB, Walhi NTB, AJI Mataram, SOMASI NTB, Gravitasi NTB, LPA NTB, Lentera Keadilan, dan Ideaksi.

Hotibul Islam yang juga Dosen FH Universitas Mataram mengatakan, kasus OTT oknum hakim di PN Jakarta Selatan menambah panjang daftar kasus korupsi yang menyeret oknum hakim selama ini.

"Telah 18 kali oknum Wakil Tuhan di Indonesia terjerat kasus korupsi, tentu akan bertambah jika nanti kasus 2 hakim PN Jaksel ini terbukti bersalah," katanya.

Kasus serupa dikhawatirkan akan terus bertambah jika Mahkamah Agung masih beranggapan dirinya telah melakukan segalanya untuk mencegah kejadian-kejadian seperti itu berulang.

Hotibul memaparkan, Jepred NTB menilai ada dua hal besar yang menjadi penyebab kasus korupsi yang menyeret oknum hakim.

Pertama, Mahkamah Agung tidak cukup obyektif dalam melihat nomena-nomena hingga menjadi fenomena yang berkembang di dalam institusinya.

"Jika ibaratnya MA itu Rahim, maka oknum-oknum hakim yang terjerat kasus korupsi dan di OTT KPK ibarat Tumor Ganas bahkan telah menjadi sel-sel kanker yang lama kelamaan menggerogoti Rahim MA, bahkan menghancurkan wibawa MA dan citra lembaga peradilan. Tapi, sejauh mana MA mengetahui hal ini?," tukasnya.

Masalah kedua, lanjutnya, MA yang membawahi 8 ribu lebih Hakim, dengan tugas pokoknya memutus perkara yang ditangani serta beban administrasinya adalah tanggung jawab besar dan utama, karena penanganan perkara membutuhkan keseriusan, profesionalisme, kedisiplinan dan tanggung jawab yang besar dalam setiap penanganannya.

Beban MA dan lembaga peradilan di bawahnya dalam menyelesaikan perkara saja sudah begitu berat, ditambah lagi harus mengurus manajemen hakim (rekruitmen/pengangkatan, pembinaan (promosi - mutasi), pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian), sungguh pikulan berat buat MA.

"Kejadian OTT Hakim oleh KPK adalah buah dari 2 permasalah besar diatas yang tidak mampu diemban oleh MA," katanya.

Menurutnya, sejak awal reformasi semangat perbaikan pengadilan dan sistem peradilan menjadi isu utama. Namun setidaknya 20 tahun waktu berselang, masih banyak Operasi Tangkap Tangan telah dilakukan oleh KPK terhadap oknum hakim.

"Sedemikian banyak Pimpinan Mahkamah Agung berganti namun juga tidak mengubah pandangan publik kepada pengadilan/Hakim dan sistem peradilan di Indonesia yang saat ini masih dianggap salah satu yang paling koruptif , dan kecenderungan tren-nya meningkat," kata dia.

Upaya meningatkan Pendapatan Hakim dan Pimpinan Pengadilan melalui PP 94 tahun 2012 seakan belum cukup untuk membentengi Hakim dari perilaku-perilaku menyimpang.

Hotibul mengatakan, kemauan dan kemampuan negara untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum sudah sedemikian besarnya.

Namun, semua itu tidak merubah pelaku dan perilaku menyimpang yang dilakukan di dalam pengadilan.

"Apa yang terjadi apabila publik sudah tidak percaya kepada Pengadilan, apa yang terjadi jika publik tidak percaya kepada Sistem Hukum Indonesia. Kemana Publik harus mencari keadilan?," katanya.

Hotibul mengatakan, Komisi Yudisial (KY) sebagai mitra Mahkamah Agung juga harus berbenah dan dibenahi atau iperkuat. Sebab, mengeluh saja tentu tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Eksekutif dan Legislatif harus melakukan upaya konkret penguatan Komisi Yudisial secara kelembagaan dan Sumber Daya Manusia agar mampu menjadi mitra sepadan dengan Mahkamah Agung," tegasnya.

Hal itu bisa dimulai dengan kebijakan legislasi tentang sistem Jabatan Hakim (saat ini sedang dibahas RUU Jabatan Hakim) dengan konsep share responsibility, mengupgrade struktur kerja organisasi KY, dan yang tak kalah pentingnya sekali lagi adalah meminta Mahkamah Agung untuk mau tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang ada terkait rekomendasi dan pemberian/penjatuhan sanksi dalam Undang-undang 18 Tahun 2011.

Menyikapi kembali terjadinya kasus OTT KPK yang menyeret oknum hakim, Jepred NTB menyatakan enam point sebagai sikap bersama, antara lain :

1. Mengecam segala bentuk tindakan suap, pungli, gratifikasi terkait penanganan perkara di seluruh lapisan lembaga peradilan, yang dilakukan oleh siapapun juga, terlebih oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri.

2. Meminta Presiden, DPR dan MPR untuk berkomitmen konkret kepada perbaikan dan perubahan peradilan khususnya di Lingkungan Mahkamah Agung, harus berapa kali hakim tertangkap, panitera tertangkap.

3. Meminta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengundurkan diri, karena tidak mampu mengemban kepercayaan publik untuk melakukan perbaikan dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan.

4. Meminta kepada semua pelaku sistem peradilan khususnya Pimpinan Pengadilan dan Mahkamah Agung selalu membuka diri dan menerima masukan atau kritikan dari stake holder terkait (KY, KPK, Ombudsman dan organisasi masyarakat sipil lainnya).

5. Meminta kepada pelaku penegak hukum, baik pengacara, jaksa, panitera dan hakim untuk menjaga integritas agar terhindar dari tindakan dan perilaku yang dapat dikategorikan tindakan penyuapan, pemerasan maupun Pungutan liar  dalam setiap proses hukum dan upaya hukum apapun.

6. Menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman pemberatan jika dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri. K24