Eksekusi Ditunda, Baiq Nuril Sampaikan Terima Kasih untuk Presiden Jokowi

Advertisement

Eksekusi Ditunda, Baiq Nuril Sampaikan Terima Kasih untuk Presiden Jokowi

KATAKNEWS.com
Selasa, 20 November 2018

PENUNDAAN EKSEKUSI. Baiq Nuril didampingi anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, dan kuasa hukum Joko Dumadi, saat memberi keterangan pers di Mataram.(KATAKNEWS/Bara Elank)


MATARAM, KATAKNEWS.com - Baiq Nuril Maknun terpidana kasus ITE menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus yang menimpanya.

"Saya sangat terimakasih pada Presiden yang sudah mendukung saya untuk mencari keadilan," kata Nuril, Selasa (20/11) di Mataram.

Nuril didampingi kuasa hukumnya, Joko Dumadi dan Hendro Purba menyampaikan itu dalam jumpa pers di gedung Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Hadir bersama Nuril, Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka.

Nuril mengatakan, berita tentang penundaan eksekusi dirinya yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, merupakan bentuk dukungan moril dari Presiden Jokowi dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah peduli pada dirinya.

"Ya saya tidak bayangkan, tanpa dukungan semua pihak, pasti saya akan sulit mendapatkan keadilan yang sebenarnya," kata Nuril.

Kuasa Hukum Nuril, Hendro Purba mengatakan, penundaan eksekusi Nuril sdauh diketahui dari berita di media massa. Untuk memastikan itu, pihaknya akan datang ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Rabu (21/11).

"Soal penundaan eksekusi kan kita baru lihat dan dengar dari berita. Besok (Rabu) kita akan ke Kejari Mataram untuk memastikan," katanya.

Kedatangan ke Kejari Mataram juga dalam rangka memenuhi surat panggilan untuk Nuril yang sebelumnya dilayangkan oleh Kejari Mataram.

"Besok kita minta ada surat tertulis dari Kejari Mataram untuk penundaan eksekusi ini, agar ada kekuatan hukum yang dipegang Nuril," katanya.

Eksekusi 6 bulan dan denda Rp500 juta untuk Nuril, ditunda hingga ada putusan Peninjauan Kembali (PK), sebagai upaya hukum luar biasa dari Nuril.

Namun, hingga saat ini tim kuasa hukum Nuril belum juga menerima salinan surat keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Menurut tim kuasa hukum Nuril Joko Dumadi, hal ini membuat tim kuasa hukum belum bisa menyusun permohonan PK.

"Salinan putusan kasasi MA itu merupakan dasar landasan kami membuat PK. Tapi kami belum terima, sehingga kami minta MA bisa segera juga mengirimkan salinan putusannya," kata Joko.

Kasus Baiq Nuril kembali mengundang atensi nasional setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI justru memvonis Nuril bersalah dengan hukuman pidana 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Sejumlah gelombang dukungan di banyak yaerah kemudian muncul mendukung pembebasan Nuril.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyarankan agar eksekusi Baiq Nuril ditunda hingga ada putusan Peninjauan Kembali (PK).K18