Songsong Pemilu 2019, Lombok Barat Mulai Gerakan Melindungi Hak Pilih

Advertisement

Songsong Pemilu 2019, Lombok Barat Mulai Gerakan Melindungi Hak Pilih

Redaksi KATAKNEWS
Rabu, 17 Oktober 2018

LINDUNGI HAK PILIH. Ketua KPU Lombok Barat, Suhaimi Samsuri bersama Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, saat deklarasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) menuju Pemilu 2019, di Kantor KPU Lombok Barat.(KATAKNEWS/Foto: Humas Pemda Lombok Barat) 

LOMBOK BARAT - Deklarasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) secara nasional dilakukan serentak, Rabu (17/10), di seluruh daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di Lombok Barat, GMHP pun mulai dilaksanakan setelah deklarasi digelar di halaman Kantor KPU Lombok Barat, dihadiri Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Lobar Imam Kafali, Kapolres Lobar AKBP Hery Wahyudi, Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri, Perwakilan  Kapolres Mataram, Perwakilan Dandim 1606, , Ketua Bawaslu serta anggota penyelenggara Pemilu seperti PPK dan PPS, serta pimpinan Parpol peserta Pemilu.

Selanjutnya sosialisasi GMHP dilaksanakan dengan melakukan konvoi dan pembagian selebaran di lima daerah pemilihan (dapil) se-Lombok Barat.

Ketua KPU Lombok Barat, Suhaimi Samsuri mengatakan, deklarasi GMHP dilakukan untuk menggelorakan semangat masyarakat agar terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tanggal 17 April  2019 mendatang.

"Sepanjang bulan Oktober ini KPU akan menggelar serangkaian kegiatan program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP)," katanya.

Menurut dia, tujuan utama GMHP ini untuk meminimalisir kesalahan di dalam penginputan DPT pada Pemilu 2019 mendatang.

"GMHP dapat dikatakan sebagai kesempatan terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT, yang digunakan di dalam Pemilu 2019," katanya.

Ia menambahkan, GMHP bukan hanya difokuskan pada pemilih yang belum terdaftar karena pindah domisili saja, tapi juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah jadi menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri.

Untuk itu KPU meminta agar masyarakat segera melakukan pengecekan atau langsung melaporkan ke KPU.

Suhaimi memaparkan, ada tiga poin sasaran yang diharapkan dari berjalannya program ini.

Tiga point itu antara lain memastikan pemilih tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar pemilih, memasukkan warga yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah dan belum masuk ke dalam DPT Hasil Perbaikan, serta memperbaiki elemen dasar pemilih atau belum lengkap perbaikan elemen pemilihnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid berharap agar gerakan ini bisa mencapai tujuan.

Apalagi, menurut dia, sumber masalah dari rangkaian proses Pemilu biasanya terjadi dimulai dari daftar pemilih.

"Jika daftar pemilih beres maka semua akan beres dan bisa dipertanggung jawabkan," katanya.

Fauzan juga mengingatkan agar seleuruh elemen masyarakat memiliki sikap peduli  terhadap program KPU.

"Dan yang terpenting lagi agar masyarakat yang belum memiliki KTP, memiliki kesadaran untuk melakukan perekaman dan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih,” tukas Fauzan. K24/HmsLbr