Presiden Jokowi Pastikan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di NTB

Advertisement

Presiden Jokowi Pastikan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di NTB

Redaksi KATAKNEWS
Kamis, 18 Oktober 2018

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Lombok Internasional Airport (LIA), Lombok Tengah.(KATAKNEWS/Foto: Humas Pemprov NTB) 

MATARAM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Lombok Timur dan Sumbawa Barat, di NTB, Kamis (18/10) untuk memastikan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Lombok dan Sumbawa.

Tiba di Lombok International Airport (LIA), Lombok Tengah, Presidin Jokowi melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, sejumlah bupati dan wali kota, Panglima TNI, Kapolri, Menteri PUPR, dan Menteri Sosial.

Jokowi mengatakan, sebelumnya ia mendengar bahwa proses pencairan dana bantuan sebelumnya sangat rumit dengan harus memenuhi 17 prosedur.

"Sudah kita putuskan dari 17 prosesur yang sebelumnya diberikan dan itu menurut saya sangat rumit, berbelit-belit, kemarin kita putuskan pangkas hanya satu prosedur tanpa mengurangi akuntabilitas," katanya.

Jokowi mengaku ingin memeriksa secara langsung proses pembangunan rumah di lapangan.

Dia berharap, pembangunan rumah terus dilakukan secara bertahap. Jokowi juga meminta masyakarat bersabar dalam pembangunan rumah kembali.

"Tentu harus ada evaluasi dan koreksi di lapangan, jangan membayangkan selesai sebulan-dua bulan, gempa di mana pun, di Jogja, Aceh, Padang itu tahun. Supaya kita semuanya biar tahu, tapi kita ingin cepat, iya," katanya.

Jokowi mengatakan, dana bantuan stimulan pembangunan rumah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah tersedia.

Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan informasi bahwa Kemenkeu telah mengirimkan Rp 960 miliar kepada warga terdampak gempa untuk mulai membangun rumahnya yang rusak akibat gempa.

Jokowi menyampaikan, permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah belum cepatnya pengadaan komponen Risha.

"Ini yang terus saya lihat, nanti saya perintahkan untuk segera ditambah cetakan (produksi Risha)," lanjutnya.

Jokowi mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan komponen Risha, kalau perlu dibantu oleh aparat TNI dan Polri karena animo warga untuk menggunakan Risha cukup tinggi.

Jokowi belum berani memastikan kapan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung.

Menurutnya, target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi tergantung perkembangan di lapangan.

"Target enam bulan bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, kita lihat nanti di lapangan. Yang jelas progresnya akan selaku saya ikuti, akan selalu saya pantau; akan selalu saya cek ke lapangan, baik yang di NTB maupun di Sulteng," kata dia.

Jokowi menambahkan, proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara.

"Ini menyangkut akuntabilitas keuangan negara, harus semua di pertanggungjawabkan," ucapnya.

Jokowi juga mempersilakan jika masih ada sisa dari dana bantuan senilai Rp 50 juta, maka masyarakat diberikan kebebasan menggunakannya untuk hal lain.

"Itu kan sudah ditransfer ke rekening (pribadi), belum tentu kan cukup dan tidak cukup belum jelas (untuk bangun rumah). Enggak apa-apa kalau memang rumah sudah jadi dan (ada) sisa, itu sudah menjadi hak dari masyarakat," kata Jokowi.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan sempat ada persepsi keliru yang berkembang di masyarakat terkait belum cairnya dana bantuan dari pemerintah.

Hal ini disampaikan Zulkieflimansyah saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di LIA Lombok Tengah.

"Sebelumnya begitu lama sehingga warga mempersepsikan ini kok ini enggak cair-cair. Jangan sampai ada anggapan uang tidak ada, terlebih ada bencana di Palu," ujar Zul.

Zul menjelaskan, proses pencairan yang begitu berbelit menjadi salah satu alasan mengapa pencairan dana tak kunjung tiba.

Dengan 17 prosedur persyaratan yang harus dilalui, hanya ada lima kepala keluarga (KK) terdampak gempa yang bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah.

"Itu sebelum penyederhanaan (pencairan), yang cair hanya lima KK. Alhamdulillah dengan penyederhanaan sekarang sudah ada 5.625 KK yang bisa mencairkan dana bantuan," kata Zul.

Zul menyampaikan, persepsi yang beredar sebelumnya ialah warga yang sudah mendapatkan buku rekening tabungan, sudah bisa mencairkan dan membelanjakan sendiri.

Namun hal ini tidak terwujud lantaran pemerintah bersikap lebih hati-hati agar anggaran bantuan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk membangun rumah yang memenuhi kaidah tahan gempa. Zul juga tidak ingin warga mendapat persoalan hukum di masa mendatang.

"Pengalaman yang disampaikan BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi belakangan ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari," ucap Zul.

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga.

"Jadi laporannya tidak usah per individu tapi ke pokmas saja," kata Zul.

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah juga menyambut positif penyederhanaan mekanisme pencairan.

Rohmi menilai, model pencairan sebelumnya sangat rumit dan menyulitkan warga untuk bisa kembali membangun rumahnya.

"Alhamdulilah sederhana sungguh signifkan sekali karena memang selama ini kelihatan rumit teknisnya. Dengan sederhana, warga merasa begitu lega, dan kami sangat yakin dengan proses ke depan akan berjalan lancar," ucap Rohmi.

Bantuan Jadup Tersedia

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang juga  memastikan bahwa anggaran negara untuk jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) tersedia.

"Kami pastikan anggaran untuk jadup itu ada, hanya juga perlu pengertian dari seluruh pihak, ada aturan-aturan yang harus ditegakkan soal jadup," ujar Mensos di Bandara Internasional Lombok.

Dijelaskan, dalam aturan penerima jadup adalah warga terdampak bencana yang telah tinggal kembali di hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap). Kemensos juga memerlukan data dari pemerintah kabupaten/kota agar bisa menyalurkan jadup.

"Calon (penerima) jadup harus direkomendasikan oleh pemda, dan kami lakukan proses verifikasi. Sampai saat ini baru tiga pemda yang sampaikan (dari tujuh kabupaten/kota terdampak gempa di NTB)," lanjutnya.

Mensos menambahkan, hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BNPB disepakati bahwa penerima jadup selama tiga bulan adalah warga yang rumahnya rusak berat dan bisa diperpanjang hingga enam bulan.

"Sementara warga yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan akan menerima jadup selama dua bulan," kata Agus.

Dalam kunjungannya ke NTB, Presiden Jokowi meninjau langsung para korban gempa bumi dan progress rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur.K18