NTB Masih Butuh 60 Ribu Huntara untuk Korban Gempa

Advertisement

NTB Masih Butuh 60 Ribu Huntara untuk Korban Gempa

Redaksi KATAKNEWS
Selasa, 09 Oktober 2018

KALAK BPBD NTB, H Muhammad Rum.(KATAKNEWS/Bara Elank)
MATARAM - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga kini belum berjalan maksimal.

Sejak tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan pemerintah pada 26 Agustus lalu, hingga kini setidaknya baru 1.600 rumah rekonstruksi yang mulai dibangun. Sementara jumlah total rumah rusak yang tercatat akibat gempa bumi mencapai 149 ribu rumah tersebar di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

Memasuki musim hujan kali ini, puluhan ribu jiwa pengungsi korban gempa bumi di NTB membutuhkan bantuan hunian sementara, sambil menunggu rumah mereka dibangun kembali dengan dana stimulan pemerintah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H Muhammad Rum mengatakan, NTB setidaknya masih membutuhkan sekitar 60 ribu unit hunian sementara untuk pengungsi korban gempa yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota.

"Total yang kita butuhkan itu sekitar 80 ribu huntara. Dan posisi saat ini kita sudah bikin 20 ribu unit, ada dari BUMN ada dari donasi swasta, relawan dan juga Pemda, sehingga masih dibutuhkan 60 ribu untuk mengantisipasi musim hujan ini," kata Muhammad Rum.

Berdasarkan data BPBD NTB, gempa bumi sepanjang Juli dan Agustus di NTB merusak sekitar 149 ribu rumah dan membuat lebih dari 450 ribu jiwa mengungsi.

Namun menurut Rum, saat ini jumlah pengungsi sudah berkurang menjadi sekitar 140 ribu jiwa. Jumlah pengungsi ini berkurang karena sebagian masyarakat yang rumahnya masih bisa digunakan setelah diperbaiki swadaya sudah kembali ke rumah masing-masing, sebagian lagi menempati hunian sementara.

Untuk kebutuhan huntara 140 ribu pengungsi korban gempa ini, BPBD NTB terus mendorong sejumlah pihak yang mendonasi agar membangunkan unit-unit huntara.

"Kita juga dorong Pemda dan stakeholders lain, kita bersama-sama lah, berapa yang kita bisa untuk membantu yang jelas kita komitmen agar bisa terwujud huntara ini," katanya.

Muhammad Rum menjelaskan, untuk rekonstruksi rumah rusak, saat ini setidaknya 6 ribu keluarga sudah menerima bantuan stimulan dari pemerintah sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat dan Rp25 juta untuk rusak sedang.

"Ada 6 ribu yang sudah menerima bantuan, tapi yang sudah benar-benar mulai bangun baru sekitar 1.600 rumah. Kerena memang ada beberapa kendala di lapangan," katanya.

Kendala yang dihadapi antara lain, pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) yang belum maksimal dilakukan di pemerintah tingkat Desa atau Kelurahan. Padahal syarat ini mutlak harus dilakukan sesuai juklak dan juknis dari BNPB, agar dana yang masuk ke masyarakat bisa mulai digunakan membangun rumah kembali.

Pokmas beranggotakan 10 keluarga penerima bantuan dan didampingi satu orang fasilitator dari PUPR. Hingga saat ini, papar Rum, dari 6 ribu yang sudah menerima bantuan, baru terbentuk 160 Pokmas, sehingga asumsinya baru 1.600 rumah yang mulai membangun kembali.

"Pokmas ini sebenarnya sederhana, dibentuk dari masyarakat sendiri, anggotanya 10 orang yang terdampak, nanti mereka pilih siapa Ketua siapa Sekretaris siapa Bendarhara dan kemudian dibuatkan SK oleh Kepala Desa. Nah kalau sudah ada Pokmas maka dana bantuan bisa dieksekusi untuk mulai membangun, Jadi birokrasinya nggak panjang sebenarnya," katanya.

Hanya saja, papar Rum, masih banyak Kepala Desa yang ragu dan khawatir menandatangani atau membuat SK Pokmas di wilayahnya, lentaran khawatir ada masyarakat yang rumahnya belum terverifikasi kerusakannya dan tertuang dalam SK Bupati atau Walikota ikut masuk ke dalam Pokmas.

"Banyak Kades yang ragu tanda tangan SK Pokmas karena takut ada yang belum ter-SK kan Bupati. Itu saja yang jadi kendala. Tapi kan ini corenya di Kabupaten dan Kota. Harusnya teman Pemda lebih siap dan sosialisasikan terus di lapangan. Jadi untuk mempercepat ya kita imbau seluruh Pemda terdampak untuk membantu pembentukan Pokmas ini, termasuk juga para Kades harus proaktif. Sebab kalau sudah ada Pokmas maka bisa dibilang 50 persen rekonstruksi berjalan sebenarnya," katanya. K18