Menko Puan Maharani Optimis 2019 Sebagian Besar Rumah Terdampak Gempa NTB Terbangun Kembali

Advertisement

Menko Puan Maharani Optimis 2019 Sebagian Besar Rumah Terdampak Gempa NTB Terbangun Kembali

Redaksi KATAKNEWS
Rabu, 17 Oktober 2018

PERCEPATAN. Menko PMK Puan Maharani bersama Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, usai rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Rabu (17/10) di kantor Gubernur NTB.(KATAKNEWS/Bara Elank)

MATARAM - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB secara bertahap.

Meski demikian ia optimistis awal 2019 nanti sebagian besar rumah yang rusak akibat gempa bumi, bisa terbangun kembali.

"Ini dilakukan bertahap, tapi sampai 2019 nanti InsyaAllah sebagian besar rumah sudah bisa terbangun," kata Puan.

Menko Puan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Rabu (17/10) menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Lombok, di kantor Gubernur NTB, di Mataram.

Rapat dihadiri Kepala BNPB Wilem Rampangilei, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan para Bupati dan Walikota di NTB.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok, NTB, berjalan lamban.

Dari 146 ribu rumah yang rusak akibat gempa bumi Juli-Agustus lalu, hingga kini baru sekitar 10 ribu rumah yang sudah mendapatkan bantuan dana stimulan untuk membangun kembali.

10 ribu masyarakat penerima bantuan pun hingga kini baru sekitar 7.861 yang sudah bisa mencairkan dana di BRI dan siap membangun rumah kembali, lantaran mereka sudah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Kepada wartawan usai rakor, Puan Maharani menjelaskan, berdasarkan data lapangan lambannya proses pencairan dana bantuan disebabkan persyaratan yang cukup banyak dan menyulitkan penerima bantuan.

"Tapi sekarang semua dipermudah, dari yang tadinya ada 17 persyaratan dan formulir yang harus dilengkapi (untuk pencairan), sekarang cukup satu lembar saja dan ditandatangani masyarakat," kata Puan Maharani.

Puan menjelaskan, tiap rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan stimulan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 Juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

"Dananya ditransfer langsung ke rekening individu penerima bantuan. Tapi untuk pemanfaatan dan pencairannya harus dibentuk Pokmas atau Pokja masyarakat yang bisa mencairkan dana itu," katanya.

Tugas Pokmas selanjutnya adalah bersama-sama membantu dan mencarikan solusi pembangunan rumah masyarakat. Apakah hendak menggunakan model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) atau rumah konvensional.

Puan mengatakan, dengan kemudahan mekanisme pencairan bantuan ini diharapkan proses pembangunan rumah kembali bisa lebih cepat.

"Ini dilakukan bertahap, tapi sampai 2019 nanti InsyaAllah sebagian besar rumah sudah bisa terbangun," katanya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang sudah menyederhanakan mekanisme pencairan bantuan korban gempa bumi di NTB.

"Kita apreasiasi kedatangan Menko PMK yang bikin segalanya jadi sangat clear, dan ini isa mempercepat proses NTB bangun kembali," katanya.

Menurutnya, saat ini yang terpenting dana bantuan bisa cair dan masyarakat bisa kembali membangun rumah mereka tanpa terpaku harus dengan konsep Risha atau lainnya.

"Yang penting dana cair dan masyarakat bangun rumah, sehingga tidak lagi tinggal di tenda. Soal pilihan Risha atau Konvensional yang terserah mereka," katanya. K18