Harga Bawang Anjlok Karena Over Produksi, BDRG Dorong Kembangkan Teknologi Pengolahan

Advertisement

Harga Bawang Anjlok Karena Over Produksi, BDRG Dorong Kembangkan Teknologi Pengolahan

Redaksi KATAKNEWS
Senin, 01 Oktober 2018

KATAKNEWS/Bara Elank

HEARING. Anggota DPD RI Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (BDRG) saat memimpin hearing membahas masalah pertanian di NTB, Senin (1/10) di Kantor DPD RI Perwakilan NTB, di Mataram.

MATARAM, KATAKNEWS.com - Harga komoditi bawang merah belakangan ini anjlok hingga Rp5.400 per Kg di tingkat petani di Bima, NTB, ternyata disebabkan over produksi bawang merah di daerah ini.

Untuk memantau perkembangan terakhir dan mencarikan solusi untuk membantu para petani di Bima, NTB, anggota DPD RI Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (BDRG) mengundang sejumlah pihak terkait, seperti pihak Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima, BPTP NTB, DKP Provinsi NTB, dan Bulog Divre NTB, Senin siang (1/1) dalam hearing di kantor DPD RI Perwakilan NTB di jalan Airlangga, Kota Mataram.

Dalam hearing terungkap, anjloknya harga bawang merah di Bima yang memicu serangkaian unjukrasa petani di Dinas Pertanian Bima, terjadi karena over produksi di masa panen raya. Hasil produksi petani menjadi lebih besar dari kemampuan tampung dan serapan pasar, menyebabkan harga turun drastis.

"Harga bawang merah anjlok di Bima itu karena kelebihan produksi saat panen raya tahun ini," kata Kepala DKP Bima, Heru Priyanto.

Menurut Heru, animo masyarakat petani di Bima untuk budidaya bawang merah meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini jumlah produksi bawang merah di Kabupaten itu jauh lebih tinggi dibanding tahun0tahun sebelumnya. Sementara kemampuan tampung dan daya serap pasar tidak mengalami perubahan.

"Di beberapa Kecamatan yang tahun lalu tidak menanam bawang merah, tahun ini ikut menanam. Akhirnya over produksi dan harga anjlok," katanya.

Seharusnya, papar Heru, animo masyarakat menanam bawang merah ini bisa dibatasi arealnya, atau setidaknya disesuaikan dengan kemampuan tampung dan serapan pasar.

Hanya saja, Heru mengatakan, secara teknis yang bertanggungjawab mengatur luasan lahan budidaya bawang merah adalag Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, bukan DKP.

"Jadi sebenarnya tanam bawang merah ini bisa cepat membuat orang jadi kaya, tapi juga bisa cepat miskin. Hal ini harus diatasi dengan mengatur luas tanam, tapi itu bukan tupoksi kami," kata dia.

Heru menjelaskan, Pemda Kabupaten Bima juga kesulitan karena untuk urusan harga Pemda tak punya kuasa memutuskan kebijakan. Karena itu, Pemda melalui jajaran Dinas Pertanian setempat sudah juga melakukan hearing dengan Kementerian Pertanian di Jakarta.

"Pemda sudah mengirim dari Biro Ekonomi dan Dinas Pertanian untuk hearing ke Kementan, semoga ada solusinya," katanya.

Ia mengatakan, masalah harga bawang merah ini selalu terjadi di Bima jika produksi berlebihan dan harga anjlok. Hal itu pun selalu diikuti unjukrasa petani yang merasa merugi.

"Demo-demo seperti kemarin itu setiap tahun terjadi. Sehingga harus ada solusi jangka panjangnya. Kami harap pemerintah pusat punya solusi," katanya.

Heru berharap agar Baiq Diyah Ratu Ganefi terus menyuarakan aspirasi daerah ini ke pemerintah di tingkat pusat.

Menyikapi masalah harga bawang yang anjlok, anggota DPD RI perwakilan NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan masalah tersebut dalam hearing bersama Menteri Pertanian dan para Dirjen di Kementan beberapa hari lalu.

Baiq Diyah mengatakan, pengembangan teknologi pasca produksi harus menjadi prioritas untuk menangani masalah ini. Sebab, penyebab anjloknya harga sudah diketahui karena terjadi over produksi.

"Artinya harus ada upaya pengolahan komoditi ini agar memiliki nilai ekonomis lebih. Jadi kalau harga bawang anjlok, maka bisa meningkat ketika sudah berupa produk olahan," katanya.

Pengolahan pasca panen untuk bawang merah, menurut Baiq Diyah, juga akan memberikan nilai tambah bagi petani dan keluarga petani, termasuk membuka peluang industri rumahan di sektor UMKM.

Selain itu, DPD RI juga sudah mengusulkan permintaan sejumlah peralatan pasca produksi ke pihak Kementan RI untuk membantu pengembangan produk turunan berbahan dasar bawang merah di NTB.

Baiq Diyah menambahkan, masalah stabilisasi harga bawang merah di Bima juga harus mendaopat perhatian serius dari Pemda setempat. Apalagi, kejadian ini bukan yang pertama kali, namun sudah beberapa tahun belakangan ini terjadi.

"Ya saya agak kaget juga, ternyata masalah seperti ini bukan yang pertama, tapi sudah beberapa kali terjadi. Sehingga saya pikir perlu ada peran aktif dan inovasi dari Kepala Daerah atau Pemda setempat lah," katanya. K18