Gubernur Minta Pempus Turut Pikirkan Huntara untuk Korban Gempa di NTB

Advertisement

Gubernur Minta Pempus Turut Pikirkan Huntara untuk Korban Gempa di NTB

Redaksi KATAKNEWS
Senin, 08 Oktober 2018

GUBERNUR NTB Dr H Zulkieflimansyah berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani di sela kunjungan rombongan IMF di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.(KATAKNEWS/Istimewa)

LOMBOK - Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah meminta pemerintah pusat turut memikirkan penyediaan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat korban gempa bumi di NTB, terutama yang rumahnya rusak berat dan masih tinggal di tenda pengungsian.

Hal ini menurut Gubernur Zul, cukup mendesak karena musim penghujan yang sudah mulai tiba, bisa menimbulkan masalah sosial dan kesehatan lainnya bagi masyarakat korban gempa.

"Pak Luhut dan mbak Ani, situasi NTB secara umum pulih kembali dan menjadi lebih normal. Perhatian pemerintah sudah begitu besar, dan kami berterimakasih. Tapi tentu saja harapan kami, sebentar lagi musim hujan. Mudah-mudahan ketika musim hujan tiba, bantuan pemerintah bukan hanya huntap (Hunian Tetap), tapi juga huntara sampai masyarakat kami bisa kembali ke rumah dan tidak lagi dibawah tenda. Kami harap agar persoalan ini diselesaikan juga," kata Gubernur Zul, di hadapan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani, dan sejumlah pejabat lainnya, Senin (7/10) di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Gubernur Zul mengatakan, sejauh ini NTB cukup diperhatikan pemerintah pusat. Dan saat ini, tegas Zul, upaya masyarakat NTB untuk kembali bangkit terus terpacu.

"Ini juga jadi kesempatan bagi kami di NTB, untuk bangkit kembali, mengakumulasi modal sosial kita untuk tampil lebih baik di masa yang akan datang," katanya.

Gubernur Zul menyarankan agar pola penanganan bencana seperti gempa bumi yang melanda NTB ke depan tidak hanya dengan pendekatan instant yang cenderung snapshooting, tapi juga perlu pendekatan jangka panjang.

"Kita jangan terlena pada hal-hal yang sifatnya snapshooting, seperti memperbaiki rumah sementara dan memperbaiki rumah tetap. Tapi kita abai mempelajari sesuatu yang serius (di balik bencana). Upaya ini haru dilakukan sehingga bencana yang lebih besar ke depan bisa kita antisipasi dari sekarang," katanya.

Bencana gempa bumi di NTB bisa jadi pelajaran berharga untuk peningkatan teknologi dan juga sistem mitigasi bencana, nasional dan daerah.

"Ke depan yang terpenting hal seperti ini bisa diprediksi. Teknologi harus ditingkatkan dan juga mitigas, sehingga bencana bisa kita kalkulasi dampaknya, dan bisa minimalisasi korban jiwa yang bisa kita tekan," katanya.

Rombongan IMF didampingi Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, meninjau lokasi korban gempa di Lombok, di sela kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank, di Bali.

Terkait Huntara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, permintaan Gubernur Zul akan menjadi atensi.

"Tadi Gubernur sampaikan akan musim hujan. Nah, ini kita akan upayakan shelter sementara, paling tidak untuk melindungi. Ini berat, tapi kita akan coba, Menteri PU bekerja terus siang dan malam untuk pembangunan kembali," katanya.

Sri Mulyani menegaskan, komitmen pemerintah untuk membantu korban gempa di Lombok tetap penuh. Presiden Jokowi juga sangat berkomitmen terhadap pemulihan di Lombok dan Sumbawa.

"Kita semua tahu bahwa saat ini banyak yang harus ditangani, namun komitmen beliau luar biasa dan beliau juga akan hadir di sini lagi," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, hingga saat ini pemerintah sudah mengucurkan Rp2,1 Triliun untuk kebutuhan tanggap darurat dan bantuan pembangunan rekonstruksi rumah korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Bantuan itu terdiri dari Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta rusak sedang, dan Rp10 juta rusak ringan.

Sejauh ini, jumlah rumah yang sudah diverifikasi dan disalurkan dananya sekitar 23 ribu rumah, sementara yang menyusul untuk verifikasi sebanyak 19 ribu rumah.

"Pemda telah lakukan inventarisasi dan data sudah sampai di BNPB. Proses selanjutnya verifikasi dengan keakuratan karena kita semua ingin bertanggung jawab. Kita juga ingin kalau betul-betul yang mebutuhkan dia yang mendapatkan," katanya.

Menurut Sri Mulyani, meski dana sudah disalurkan, namun pencairan dilakukan masyarakat secara bertahap, berdasarkan kebutuhan desain rumah tahan gempa.

"Karena bahan bangunan dan stok perlu diadakan bertahap, jadi pencairan juga bertahap. Kalau (pencairan) sekaligus nanti bahan tak ada, bisa habis (uangnya) dan tidak terjadi pembangunan perumahan. Jadi bukan uangnya tidak boleh diambil, tapi tujuan kita untuk kebaikan bersama, agar tepat sasaran," katanya. K18