Bantuan Jadup Korban Gempa NTB Masih Terus Dibahas di Tingkat Pusat

Advertisement

Bantuan Jadup Korban Gempa NTB Masih Terus Dibahas di Tingkat Pusat

Redaksi KATAKNEWS
Sabtu, 06 Oktober 2018

JAMINAN HIDUP. Sekjen Kemensos RI, Hartono Laras, saat memberikan keterangan pers, Jumat (5/10) di Gedung Kemensos RI di Jakarta.(KATAKNEWS/Humas Kemensos RI) 

JAKARTA - Bantuan Sosial berupa Jaminan Hidup (Jadup) bagi para korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih dibahas intens di Kementerian Sosial RI.

“Terkait pembiayaan jaminan hidup bagi korban bencana NTB saat ini masih dalam pembahasan intensif antara Kemensos, Kementerian Keuangan, dan BNPB, ” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras, dalam jumpa pers, Jumat (5/10) di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat.

Dijelaskan, saat ini Kementerian Sosial RI melakukan upaya penanggulangan dampak bencana di bidang perlindungan sosial secara simultan di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penanganan korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng pada masa tanggap darurat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengungsi.

"Sementara pada saat yang sama proses rehabilitasi di NTB juga tetap mendapatkan perhatian penuh dari Kemensos RI termasuk soal Jaminan Hidup (Jadup) korban bencana," katanya.

Namun demikian, paparnya, pada dasarnya penanggulangan pasca bencana di NTB belum memasuki fase penyaluran bantuan jaminan hidup.

Sebab, para korban saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian dan belum memasuki hunian sementara atau hunian tetap.

Hartono menjelaskan, sesuai aturan dalam PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Permensos Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, maka bantuan jaminan hidup baru dapat disalurkan ketika para korban telah tinggal di hunian sementara atau setelah kembali ke rumah masing-masing.

"Selain itu, secara prosedur bantuan jaminan hidup dikeluarkan setelah adanya usulan dari pemerintah daerah. Saat ini Kemensos masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal tersebut," katanya. K21