Baiq Diyah Minta Dibentuk Lebih Banyak PUPM untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani NTB

Advertisement

Baiq Diyah Minta Dibentuk Lebih Banyak PUPM untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani NTB

Redaksi KATAKNEWS
Senin, 01 Oktober 2018

KATAKNEWS/Bara Elank

HEARING KETAHANAN PANGAN. Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi saat menggelar pertemuan membahas ketahanan pangan bersama DKP Provinsi NTB dan Bulog, di kantor DPD RI Perwakilan NTB di Mataram.


MATARAM, KATAKNEWS.com - Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (BDRG) meminta Pemda Kabupaten di wilayah Provinsi NTB untuk lebih aktif mendorong lebih banyak tumbuhnya kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah ini.

Skema program PUPM yang bermuara pada pembentukan Toko Tani Indonesia (TTI) di tingkat pedesaan, juga dinilai akan membantu menjadi solusi jangka panjang untuk permasalahan pertanian, seperti anjloknya harga komoditi bawang merah di Kabupaten Bima.

"Dari hasil hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB dan para pihak terkait, ternyata saat ini jumlah PUPM kita masih minim, akhirnya untuk merealisasikan TTI di tingkat pedesaan juga sedikit jumlahnya. Padahal skema ini sangat bagus dan bisa membantu petani kita. Ini juga bisa jadi solusi untuk komoditi Bawang Merah di Bima," kata Baiq Diyah, Senin (1/10) usai menggelar pertemuan dengan DKP NTB dan Bulog, di kantor DPD RI Perwakilan NTB, di jalan Airlangga, Mataram.

Baca Juga : Harga Bawang Anjlok, Baiq Diyah Dorong Pengembangan Teknologi Pengolahan

Menurut Baiq Diyah, dengan skema PUPM dan TTI tersebut, maka pengembangan produk olahan komoditi pertanian akan lebih maksimal karena kelompok masyarakat akan lebih mudah mengakses kebutuhan peralatan dan juga modal usaha.

"Misalnya untuk bawang merah, itu bisa diolah menjadi produk makanan ringan atau semacamnya. Kami juga sudah mengusulkan peralatan pengolahan ini ke Kementan RI. Harus ada inovasi agar petani kita bisa memiliki daya saing dan nilai tambah yang ekonomis dari hasil pertaniannya," katanya.

Kabid Distribusi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, Nina Yulaida mengatakan, pada tahun 2017 DKP NTB mencatat sudah terbentuk 10 kelompok PUPM di NTB, terdiri dari 8 PUPM di Bima, 1 PUPM di Lombok Timur, dan 1 PUPM di Sumbawa.

Masing-masing PUPM ini setidaknya memiliki dua unit TTI, dan tiap PUPM mendapatkan bantuan modal sebesar Rp100 juta dan juga bantuan operasional senilai Rp60 juta pertahun.

"Untuk tahun 2018 ini PUPM ini dapat penambahan Rp60 juta lagi untuk operasional," katanya.

Menurut Nina, program terpusat dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) RI ini memang dihajatkan untuk lebih memberdayakan masyarakat petani sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

Sayangnya, di NTB tumbuhnya kelompok PUPM ini masih lambat. Sebab, secara prosedur, usulan pembentukan kelompok PUPM ini harus diusulkan berjenjang.

Usulan awal hadir dari kelompok petani sendiri, kemudian diverifikasi kelayakannya di tingkat Kabupaten asal mereka, dan diverifikasi lagi di tingkat Provinsi oleh DKP NTB.

"Kalau usulan itu sudah diverifikasi kelayakannya, baru kemudian PUPM bisa terbentuk di tahun berikutnya," kata Nina.

Terkait hal itu, Baiq Diyah menekankan, Pemda Kabupaten harus aktif dalam mendorong usulan pembentukan PUPM dari para petani di daerah mereka.

"Ya yang harus dipastikan kan adalah nyantol atau nyambung tidak Pemda dengan program pusat ini. Kalau tahun ini tidak ada usulan yang masuk ke BKP, maka pasti tahun depan nggak ada PUPM yang terbentuk di daerah. Jadi memang Pemda harus pro-aktif," katanya.

Baiq Diyah mengatakan, pihaknya sebagai DPD RI perwakilan NTB akan selalu mendampingi dan menyinkronkan program pusat dan daerah, sesuai fungsi dan tupoksinya sebagai anggota DPD RI. Namun, tambahnya, upaya itu tidak akan maksimal jika Pemda di daerah sendiri tidak aktif dan menjemput bola.

"Dari pengalaman saya, itu mudah kok minta apa ke pusat. Asal jangan minta uang ya. Tapi minta peralatan, minta program, itu sangat mudah. Ini demi kemajuan daerah juga dan terutama demi kesejahteraan petani kita," katanya. K18