Masyarat Korban Gempa di Lombok Pertanyakan Bantuan Pemerintah

Advertisement

Masyarat Korban Gempa di Lombok Pertanyakan Bantuan Pemerintah

Redaksi KATAKNEWS
Rabu, 26 September 2018

KATAKNEWS/Istimewa

MENUNTUT KEJELASAN. Ratusan massa Koalisi Peduli Korban Gempa, berunjukrasa di dpan kantor Bupati Lombok Utara, mempertanyakan kejelasan bantuan pemerintah.

LOMBOK UTARA, KATAKNEWS.com -  Ratusan masyarakat korban gempa bumi di Lombok Utara, Rabu (26/9) menggelar unjukrasa di depan kantor Bupati Lombok Utara.

Mereka meminta pemerintah untuk segera merealisasikan dana bantuan pembangunan rumah yang dijanjikan pemerintah pusat.

Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Korban Gempa (KMPKG) itu ditemui Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.

Di hadapan Bupati, massa menuntut agar proses pencairan bantuan pemerintah senilai Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rusak ringan, segera disalurkan ke masyarakat.

"Kami meminta pemerintah segera mencairkan dana bantuan ini. Jangan berlarut-larut," kata koordinator aksi, Bimbo Asmuni.

Menurutnya, penyaluran bantuan itu sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat yang rumahnya rusak berat.

Sebab, saat ini kondisi di pengungsian sudah semakin berat, apalagi memasuki musim penghujan.

Massa juga menyatakan menolak pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang menjadi syarat untuk pencairan dana bantuan.

Mereka menilai proses ini justru memperpanjang waktu dan membuat semakin lama para korban bisa menerima bantuan dan membangun rumah kembali.

"Birokrasi bantuan ini harusnya mudah dan cepat. Dengan pembentukan Pokmas, justru akan membuat semakin lama kami menderita," katanya.

Massa juga meminta Pemda Kabupaten Lombok Utara dan Pemprov NTB untuk bisa membantu pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sementara menunggu proses pencairan dana bantuan selesai.

"Kami juga meminta pemerintah merealisasikan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang pernah dijanjikan sebesar Rp10 ribu perjiwa perhari," katanya.

Menurutnya, dana Jadup sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat yang sudah hampir dua bulan ini kehilangan aktivtas perekonomian dan mata pencaharian di pengungsian.

Mereka juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawal penggunaan dana-dana bantuan korban gempa yang disalurkan melalui Pemprov NTB dan Pemda Lombok Utara.

Aksi unjukrasa masyarakat itu ditemuian Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.

Bupati Najmul mengatakan, saat ini Pemda Lombok Utara terus berupaya melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.

"Kami hargai aspirasi dan perasaan masyarakat, dan hal ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat," katanya.

Ia menjelaskan, penyaluran dana bantuan untuk masyarakat yang rumahnya rusak sudah mulai dilakukan.

Hal itu dibuktikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah pada Selasa sore (25/9) di Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.  

"Saya sampaikan kemarin kita sudah mulai peletakan batu pertama, sebagai pertanda bahwa uang itu sudah bisa digunakan bagi yang sudah ada uang di rekeningnya," kata Bupati Najmul.

Terkait pembentukan Pokmas, Najmul menjelaskan, aturan itu merupakan bagian dari Juklak dan Juknis yang diatur BNPB dan Kementerian PUPR.

Pemda tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan baru.

Menurut Najmul, sebetulnya pembentukan Pokmas merupakan cara pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi.

"Kalau tanpa Pokmas maka setiap orang akan mempertanggungjawabkan sendiri laporan keuangannya. Tapi dengan pokmas ini maka Ketua kelompok yang mempertanggungawabkan anggotanya. Ini kan sebenarnya kan lebih memudahkan," katanya.

Namun karena desakan masyarakat, Najmul mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada BNPB dan Kementerian PUPR.

Bupati Najmul menjelaskan, saat ini Pemda Lombok Utara juga mulai membantu masyarakat dengan peralatan pertukangan dan bahan bangunan sederhana seperti tripleks dan seng untuk pembangunan Huntara.

Dananya diambil dari donasi dan bantuan pihak ketiga dan Pemda lain yang masuk melalui Posko Pemda Lombok Utara.

"Relawan juga sudah banyak membantu Huntara. Kami bantu masyarakat dengan bahan-bahan, karena memang tidak ada anggaran untuk Huntara. Tapi kami gunakan dana bantuan," katanya.

Bupati Najmul menegaskan, sejantinya Pemda Lombok Utara juga menginginkan untuk mengantisipasi musim hujan agar masyarakat bisa mulai meninggalkan tenda pengungsian.

Sejak pekan lalu, Pemda sudah mulai melakukan gerakan imbauan kembali ke rumah.

"Saya sebagai Bupati kan pasti lebih memikirkan hal itu, sehingga sekarang pemerintah melakukan gerakan kembali ke rumah. Kawan-kawan relawan yang akan membantu Huntara, juga saya anjurkan dibuatkan di lokasi bekas rumah mereka setelah reruntuhan dibersihkan," katanya.

Program gerakan kembali ke rumah, menurut Najmul penting dilakukan agar masyarakat bisa kembali ke kehidupan normal.

Najmul berharap, pemerintah pusat bisa lebih mengintervensi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok Utara.

Sebab, selain di hadapkan dengan jumlah rumah yang rusak, Pemda Lombok Utara juga terdampak cukup parah untuk perkantoran dan fasilitas umum.

"Selain rumah, infrastruktur kita juga parah. Kantor habis. Maka kita juga berkantor darurat, pakai tenda. Bahkan Bupati tinggal di Kontainer. Tapi inilah kondisinya, harus kita hadapi dengan semangat bangkit," katanya.

Hingga saat ini, dari 38 ribu rumah rusak akibat gempa bumi di Lombok Utara, sudah tercatat 21 ribu rumah terverifikasi, sisanya masih dalam proses.

Sementara yang sudah mendapatkan bantuan Rp50 juta baru sebanyak 1.147 orang.

Data komulatif di Pos Komando Tugas Gabungan Terpadu (Poskogasgabpad) Penanggulangan Dampak Bencana (PDB) Gempa NTB, tercatat sebanyak 149.715 rumah rusak akibat gempa di NTB.

Jumlah itu tersebar di Kota Mataram (4.446), Lombok Utara (38.497), Lombok Barat (55.497), Lombok Timur (15.642), Lombok Tengah (11.232), Sumbawa (9.040), dan Sumbawa Barat (15.361).

Dari jumlah 149.715 rumah rusak itu, baru sekitar 34 ribu rumah yang sudah diverifikasi dan sudah terbit SK Kepala Daerah, Bupati dan Walikota. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi. K18