Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Diminta Jalin Kesepahaman untuk Maksimalkan Serapan Tenaga Kerja Lulusan SMK di NTB

Advertisement

Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Diminta Jalin Kesepahaman untuk Maksimalkan Serapan Tenaga Kerja Lulusan SMK di NTB

Redaksi KATAKNEWS
Kamis, 27 September 2018

KATAKNEWS/Istimewa

TENAGA KERJA. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H. MNS Kasdiono meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja menjalin kesepahaman agar lulusan SMK di NTB lebih maksimal terserap lapangan kerja.

MATARAM, KATAKNEWS.com - Serapan lapangan kerja untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masih sangat rendah.

DPRD NTB meminta ada perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga Dinas Tenaga Kerja, untuk masalah ini.

Sebab, SMK sejatinya merupakan lembaga pendidikan menengah yang didedikasikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja.

"Sangat ironis kalau faktanya, lulusan SMK justru kurang terserap di lapangan kerja yang ada. Ini masalah, dan Dinas yang berkompeten harus memikirkan caranya," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H. MNS Kasdiono, Kamis (27/9) di Mataram.

Kasdiono meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera melakukan kepepahaman dan perjanjian kerjasama (MoU) untuk menangani masalah ini.

Hal itu dinilai perlu dilakukan agar para lulusan SMK di wilayah NTB bisa dioptimalkan dilatih dan ditampung magang di Balai Latihan Kerja (BLK).

Politisi Demokrat itu mengaku prihatin lantaran data BPS telah mencatat angka pengangguran Indonesia pada Agustus tahun 2017 mencapai 7,04 juta orang.

Jumlah itu naik 10 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,03 juta.

"Dan data yang ada menyebutkan kebanyakan (pengangguran) didominasi oleh lulusan SMK. Tidak menutup kemungkinan NTB adalah bagian dari penyumbang lulusan SMK yang banyak menganggur itu," katanya.

Kasdiono menjelaskan, jika terbangun kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, maka ke depan lulusan SMK di NTB bisa mendapatkan keterampilan dan keahlian di bidangnya, sehingga lebih siap mengisi peluang lapangan kerja.

Kerjasama itu juga strategis, karena Dinas Tenaga Kerja bisa juga membantu pemetaaan sebaran kebutuhan atau demand tenaga kerja kepada institusi SMK di bawah Dinas Pendidikan.

Ia mengatakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) DPRD NTB dengan dua Dinas tersebut, dipastikan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans NTB telah memiliki 10 orang tenaga asesor yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing.

"Ini harus bersinergi agar lulusan SMK kita bisa lebih banyak terserap lapangan kerja,"katanya

Apalagi, tambahnya, saat ini hingga beberapa tahun ke depan KEK Mandalika di Lombok Tengah yang dikelola ITDC memastikan akan fokus  menampung ribuan para tenaga lokal yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh BLK NTB.

“Bagi saya, ini adalah peluang yang harus ditangkap oleh Dikbud terkait bagaimana mengoptimalkan lulusan SMK di NTB agar bisa seluruhnya ditampung di BLK yang ada,” kata Kasdiono.

Ia menambahkan, posisi BLK NTB sesuai laporan dari Kabidnya, telah menjadi tempat uji kompetensi dan penempatan para perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan pemprov NTB.

Sehingga, jika ada MoU, maka sangat mustahil lulusan sebanyak 3.114 sekolah SMK di NTB akan menganggur ke depannya.

“Disinilah, kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB agar bisa memaksimalkan peran BLK agar lebih optimal, mengingat seluruh tenaga penguji dan aksesornya telah berstandar nasional,” tukasnya. K18