Butuh Rp3,4 Miliar Tangani Malaria, Lombok Barat Tetapkan KLB

Advertisement

Butuh Rp3,4 Miliar Tangani Malaria, Lombok Barat Tetapkan KLB

KATAKNEWS.com
Jumat, 14 September 2018


KLB MALARIA. Sejumlah pasien penderita Malaria dirawat di Puskesmas Gunungsari, Lombok Barat. Pemda setempat menetapkan status KLB Malaria pasca peningkatan kasus yang cukup signifikan. (KATAKNEWS/Istimewa)


LOMBOK BARAT - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), menyusul peningkatan jumlah kasus Malaria yang ditemukan di empat Kecamatan di wilayah Lombok Barat.

"SK (Surat Keputusan) status KLB sudah saya tandatangani sejak 12 September. KLB ini agar penanganan Malaria bisa lebih masif dan disupport Pemprov NTB dan Kemenkes RI, sebab memang daerah kita tidak mampu menangani sendiri," kata Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, Jumat (14/9) di Gerung, Lombok Barat.

Menurutnya, penetapan status KLB Malaria di Lombok Barat sudah memenuhi syarat dan aturan penetapan KLB sesuai Permenkes RI Nomor 949 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.

"Kasus Malaria di Lombok Barat ini sudah melebihi syarat untuk ditetapkan KLB. Salah satunya, jumlah kasus yang terus meningkat, dan jumlah prosentase peningkatan kasus dibanding tahun sebelumnya, dan juga ada bayi yang positif Malaria," katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lombok Barat, hingga Kamis (13/9) tercatat Malaria sudah menyerang sekitar 128 orang, termasuk ibu hamil, bayi, dan balita.

Mereka tersebar di 28 Dusun, 10 Desa, dan 4 Kecamatan di Lombok Barat, meliputi Kecamatan Gunungsari, Batulayar, Lingsar, dan Narmada.

Fauzan mengatakan, dengan status KLB ini diharapkan ada dukungan Pemprov NTB dan Kemenkes untuk menangani kasus Malaria di Lombok Barat.

Sebab, secara finansial dan tenaga medis, daerah dikhawatirkan tak mampu, lantaran di saat yang sama juga masih harus melakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.

Dijelaskan, gempa bumi berturut-turut di Lombok menyebabkan sekitar 57 ribu rumah penduduk rusak dan lebih dari 110 ribu jiwa mengungsi.

Kasus Malaria sendiri, pertama kali ditemukan pada akhir Agustus di kamp pengungsian Desa  Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, dan kemudian terus menyebar hingga saat ini.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Rahman Sahnan Putra mengatakan, dari 128 pasien positif Malaria terdapat satu orang ibu hamil, 2 bayi, dan 2 balita.

Para pasien dirawat di Puskesmas Gunungsari, Puskesmas Penimbung, Rumah Sakit Islam Mataram, dan RSUD Gerung Lombok Barat.

"Jika dibandingkan Agustus dan September tahun 2017, jelas peningkatan kasus sangat besar. Karena di tahun 2017 hanya ditemukan 6 kasus saja di bulan yang sama," katanya.

Rahman mengatakan, selain merawat dan mengobati penderita Malaria, saat ini upaya pencegahan juga dilakukan dengan pembagian  kelambu dan lotion anti nyamuk kepada masyarakat di empat Kecamatan terdampak.

Hanya saja, Pemda Lombok Barat baru mampu menyediakan sekitar 2.500 unit kelambu dari sekitar 10 ribu unit yang dibutuhkan.

"Sejak ditetapkan KLB, sudah ada support Kelambu juga5 ribu dari PMI dan 1.500 dari Global Fund. BNPB dan Kemenkes juga sudah kirim 10 ribu. Tapi ini masih dalam perjalanan," katanya.

Menurut Rahman, hal yang cukup berat dalam penanganan KLB Malaria di Lombok Barat adalah proses Mass Blood Survey (MBS) atau pemeriksaan darah massal, di lokasi terjangkit Malaria.

Sebab dalam aturan WHO, MBS harus dilakukan kepada seluruh masyarakat di lokasi terdekat dengan wabah Malaria.

"Sehingga taksiran kita itu harus melakukan melakukan MBS untuk seluruhnya diperkirakan membutuhkan 18 ribu stick atau setara dengan Rp996 juta. Ini baru harga stick, belum lagi operasional dan tahapan lainnya," katanya.

Ia mengatakan, jika dikalkulasi secra total, Lombok Barat diperkirakan membutuhkan dana setidaknya Rp3,4 Miliar untuk menangani mewabahnya kasus Malaria ini. K24