Wapres JK dan Presiden Bank Dunia Tinjau Upaya Penanganan Stunting di Lombok

Advertisement

Wapres JK dan Presiden Bank Dunia Tinjau Upaya Penanganan Stunting di Lombok

KATAKNEWS.com
Kamis, 05 Juli 2018


KUNJUNGAN WAPRES. Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah pejabat, Kamis (5/7) saat baru tiba di Lombok International Airport (LIA), Lombok Tengah, NTB.(KATAKNEWS/Foto:kumparan.com) 




LOMBOK TENGAH, KATAKNEWS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) bersama Presiden World Bank (Bank Dunia) Jim Yong Kim didampingi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, Kamis (5/7), meninjau langsung berbagai upaya pencegahan stunting (masalah pertumbuhan fisik anak) dan upaya konvergensinya, di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, nampak turut dalam rombongan.

Di Desa Dakung, Lombok Tengah, Wapres JK membuka kegiatan Rembuk Desa Pencegahan Anak Kerdil, sebuah forum pertemuan desa dalam penanganan Stunting di Desa Dakung. Desa Dakung merupakan satu dari 10 Desa di Lombok Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting pemerintah.

Wapres JK mengatakan, program Rembuk Desa Pencegahan Stunting merupakan sebuah program untuk masa depan. Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia.

"Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya," kata JK.

Menurutnya, program penanangan stunting ini bukan hal baru, hanya saja polanya perlu diperbaiki. Sebab kasus stunting yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang dilakukan 20-30 tahun lalu.

"Jadi program ini bukan baru betul, tapi harus dihidupkan lagi dan diperbaiki. Jaman dulu ada posyandu, saat ini perlu diperbaiki cara dan sistemnya, maka perlu ada kerja sama semua pihak. Kenapa ada Menteri Desa, karena ada dana desa, di sini Rp1 miliar setahun dulu, jadi perbaiki jalan dan untuk kualitas anak-anak," katanya.

Selain itu, papar JK, ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurusi persoalan sarana air bersih.

"Membangun generasi sehat, tidak akan bisa jika tidak dilengkapi adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih. Pun dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan. Kalau di pusat bersatu maka di daerah juga harus bersatu," katanya.

JK menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting.

"Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil," katanya.

Menurut Riskesdas 2013, sekitar 37% balita Indonesia, atau 9 juta anak, mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi dan sakit berulang.

Masalah utama stunting bukan terhambatnya pertumbuhan tinggi badan, namun terhambatnya pertumbuhan otak yang berdampak besar pada masa depan seseorang.

Dengan anggaran senilai Rp46 Triliun, Pemerintah telah menetapkan 100 Kabupaten prioritas utama untuk Program Stunting Pemerintah.

Dari 100 Desa itu, Lombok Tengah merupakan salah satu dari 31 Kabupaten yang ditetapkan sebagai pilot project atau percontohan untuk proyek Kader Pembangunan Manusia mencegah stunting yang dibantu pendanaanya dari World Bank.

Tahun ini program World Bank membantu sebesar 400 Juta USD atau sekitar Rp5,7 Triliun untuk program penanganan stunting di Indonesia. Program dijalankan di 31 Kabupaten dari 100 Kabupaten Prioritas Pemerintah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Presiden World Bank, Jim Yong Kim mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah stunting. Ia menekankan, Word Bank juga sangat berkomitmen untuk masalah stunting ini, termasuk mencari berbagai macam teknologi untuk mengatasinya.

"Kami sangat berkomitmen pada persoalan ini dan akan mencari berbagai teknologi untuk membantu mengatasi persoalan stunting, termasuk di Indonesia," katanya.

Menurutnya, Indonesia akan menjadi suatu contoh bagi dunia, tentang bagaimana persoalan stunting dapat diatasi.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Wakil Presiden dan pemerintah Indonesia," katanya.

World Bank Senior Communications Officer, Lestari Boediono menjelaskan, isu utama yang menjadi perhatian World Bank dalam penanganan stunting adalah human capital, atau modal manusia dengan fokus percepatan penurunan stunting pada anak.

"Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat upaya penanganan stunting di lapangan, juga mendapat update proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia (Human Development Worker/HDW). Karena Lombok Tengah ini merupakan salah satu dari 31 Kabupaten percontohan untuk proyek percontohan HDW," katanya.

Proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia (Human Development Workers/HDW) merupakan salah satu komponen utama dari implementasi program stunting di Indonesia.

Menurutnya, proyek percontohan selama enam bulan ini akan memperkerjakan 3.105 kader untuk mengatasi stunting di 31 kabupaten, 3.105 desa dan 7.500 pos kesehatan.

"Hasil uji coba akan digunakan untuk meningkatkan kader pembangunan manusia di seluruh 514 kabupaten di Indonesia mulai tahun 2019 mendatang," katanya.

Teknis pelaksanaannya, antara lain untuk mencegah stunting ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun perlu mendapat berbagai layanan terkait gizi dan harus diperoleh secara simultan.

Salah satu tugas para Kader Pembangunan Manusia adalah memastikan agar mereka mendapat akses yang cukup terhadap layanan yang mencakup imunisasi dasar, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, makanan yang beragam, sanitasi dan air minum yang bersih, pendidikan anak usia dini, dan akta kelahiran agar anak yang baru lahir terdaftar dalam sistem jaminan sosial.

Secara lebih khusus, tugas para kader pembangunan manusia adalah mempertemukan berbagai intervensi yang diperlukan untuk mengurangi stunting kepada keluarga yang memerlukan, serta menjembatani aspek permintaan dan penyediaan layanan.

Proyek percontohan HDW diawasi oleh Kantor Wakil Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,  Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

"Setelah enam bulan setelah proyek percontoh berjalan, pelajaran berikut telah diidentifikasi. Para Kader Pembangunan Manusia telah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengatasi stunting dan bagaimana melakukannya di tingkat desa," katanya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, Kementerian PDTT melaksanakan proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia (HWD) ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Menurutnya, program dana desa yang dilakukan pemerintah sejauh ini memiliki dampak positif bagi kemajuan desa.

"Dana desa kan lihat sendiri, walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, tapi sekarang kemajuan manfaatnya besar sekali," katanya.

Ia menjelaskan, hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertama, menjadi lebih dadi 98 persen.

"Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini," kata dia.

Terkait implementasi di lapangan, Eko meminta seluruh pihak untuk tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam persoalan dana desa.

"Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan lapor ke satgas," tukasnya. K18




Editor : Bara Elank