Tekan Angka Stunting, Kementerian PDTT akan Maksimal Laksanakan Program Percontohan HDW

Advertisement

Tekan Angka Stunting, Kementerian PDTT akan Maksimal Laksanakan Program Percontohan HDW

KATAKNEWS.com
Kamis, 05 Juli 2018


Menteri PDTT Eko Putro Sandjojo (Ist)


LOMBOK TENGAH, KATAKNEWS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, Kementerian PDTT akan serius melaksanakan proyek percontohan Kader Pembangunan Manusia atau Human Development Worker (HDW) dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk menekan angka stunting di Indonesia, terutama yang berbasis di Desa-Desa.

"Kami tentu akan serius melaksanakan program percontohan ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, dengan berkoordinasi dengan Kementerian lainnya, dan sibergi bersama pemerintah daerah," kata Eko Putro Sandjojo, Kamis (5/7), saat mendampingi kunjungan Wapres RI Jusuf Kalla dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, di Desa Dakung, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB.

Menurut dia masalah stunting memang harus ditangani serius. Sebab berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, tercatat sekitar 37% balita Indonesia, atau sebanyak 9 juta anak di Indonesia yang mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi dan sakit berulang.

Masalah utama stunting bukan terhambatnya pertumbuhan tinggi badan, namun terhambatnya pertumbuhan otak yang berdampak besar pada masa depan seseorang.

Seperti diketahui Pemerintah telah menetapkan 100 Kabupaten prioritas utama untuk Program Stunting Pemerintah dengan anggaran mencapai Rp46 Triliun.

Dari 100 Desa itu, Lombok Tengah merupakan salah satu dari 31 Kabupaten yang ditetapkan sebagai pilot project atau percontohan untuk proyek Kader Pembangunan Manusia (HDW) mencegah stunting yang dibantu pendanaanya dari World Bank.

Baca Juga : Wapres JK dan Presiden Bank Dunia Tinjau Upaya Pencegahan Stunting di Lombok

Tahun ini program World Bank membantu sebesar 400 Juta USD atau sekitar Rp5,7 Triliun untuk program penanganan stunting di Indonesia. Program dilaksanakan di 31 Kabupaten dari 100 Kabupaten Prioritas Pemerintah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Proyek percontohan HDW ini diawasi oleh Kantor Wakil Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi PDTT), berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,  Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Eko mengatakan, secara teknis program percontohan HWD ini akan selaras dengan program dana desa yang dilakukan pemerintah, yang sejauh ini memiliki dampak positif bagi kemajuan desa.

"Dana desa kan lihat sendiri, walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, tapi sekarang kemajuan manfaatnya besar sekali," katanya.

Ia menjelaskan, hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertama, menjadi lebih dadi 98 persen.

"Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini," kata dia.

Eko mengatakan, implementasi program di lapangan akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Ia berharap seluruh pihak untuk tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam persoalan dana desa.

"Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan lapor ke satgas," tukasnya.


TEKAN STUNTING. Wapres Jusuf Kalla saat memberi arahan dalam Rembuk Desa Pencegahan Stunting, Kamis (5/7) di Desa Dakung, Lombok Tengah.(KATAKNEWS/Istimewa)


Di Desa Dakung, Lombok Tengah, Wapres JK membuka kegiatan Rembuk Desa Pencegahan Anak Kerdil, sebuah forum pertemuan desa dalam penanganan Stunting di Desa Dakung. Desa Dakung merupakan satu dari 10 Desa di Lombok Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting pemerintah.

Wapres JK mengatakan, program Rembuk Desa Pencegahan Stunting merupakan sebuah program untuk masa depan. Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia.

"Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya," kata JK.

Menurutnya, program penanangan stunting ini bukan hal baru, hanya saja polanya perlu diperbaiki. Sebab kasus stunting yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang dilakukan 20-30 tahun lalu.

"Jadi program ini bukan baru betul, tapi harus dihidupkan lagi dan diperbaiki. Jaman dulu ada posyandu, saat ini perlu diperbaiki cara dan sistemnya, maka perlu ada kerja sama semua pihak. Kenapa ada Menteri Desa, karena ada dana desa, di sini Rp1 miliar setahun dulu, jadi perbaiki jalan dan untuk kualitas anak-anak," katanya.

Selain itu, papar JK, ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurusi persoalan sarana air bersih.

"Membangun generasi sehat, tidak akan bisa jika tidak dilengkapi adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih. Pun dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan. Kalau di pusat bersatu maka di daerah juga harus bersatu," katanya.

JK menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting.

"Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil," katanya. K18


Editor : Bara Elank