KPU NTB Gelar Rakor Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Legislatif Pileg 2019

Advertisement

KPU NTB Gelar Rakor Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Legislatif Pileg 2019

Redaksi KATAKNEWS
Senin, 12 Maret 2018

RAPAT KOORDINASI. Komisioner KPU Provinsi NTB saat menggelar rapat koordinasi membahas rencana usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi legsilatif Kabupaten dan Kota, Senin sore (12/3) di kantor KPU NTB.(KATAKNEWS/Bara Elank) 
MATARAM, KATAKNEWS.com - Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin sore (12/3) menggelar rapat koordinasi membahas rencana usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD tingkat Kabupaten dan Kota untuk pemilu 2019, di kantor KPU NTB di Mataram.

Rakor dihadiri Komisioner KPU Divisi Teknis, Suhardi Soud SE, Komisioner KPU Divisi Hukum, Dr H Ilyas Sarbini SH MH, dan Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Yan Marli M.Pd, melibatkan sejumlah pihak terkait seperti Komisi Informasi (KI) NTB, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, perwakilan Partai Politik, akademisi, dan media massa.

Komisioner KPU Divisi Hukum, Dr H Ilyas Sarbini SH MH menjelaskan, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota legislatif di tingkat Kabupaten dan Kota itu dilakukan karena perubahan jumlah penduduk di daerah dibandingkan tahun 2014, juga terkait dengan jumlah Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang lebih banyak dari Pemilu 2014. Di mana pada 2014 Parpol peserta Pemilu hanya 12 Parpol dan untuk Pemilu 2019 ada 15 Parpol.

"Saat ini KPU di Kabupaten dan Kota di wilayah NTB sudah menyerahkan usulan terkait penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten dan Kota di masing-masing Dapil. Ini yang kami bahas dengan melibatkan banyak pihak, untuk kemudian dipresentasikan ke KPU pusat pada 19 Maret mendatang," kata Ilyas.

Dijelaskan, untuk Anggota DPR-RI, jumlah kursi di Provinsi NTB untuk pemilu 2019 menjadi 11 kursi, dari yang sebelumnya 10 kursi pada 2014. Dapil anggota DPR RI di wilayah NTB dibagi menjadi dua Dapil yang jumlah kursinya disesuaikan dengan komposisi jumlah penduduknya.

Dapil NTB 1 yang meliputi 5 daerah Kabupaten dan Kota di pulau Sumbawa dengan jumlah kursi sebanyak 3 kursi. Sementara Dapil NTB 2 meliputi 5 daerah Kabupaten dan Kota di pulau Lombok dengan jumlah kursi 8 kursi.

Sementara untuk DPRD Provinsi NTB, jumlah Dapil ditetapkan sebanyak 8 Dapil.

"Untuk DPR RI dan DPRD NTB ini sudah selesai. Nah, untuk Kabupaten dan Kota inilah yang diberi ruang untuk penataan ulang. KPU di Kabupaten dan Kota sudah membuat usulannya. Kami di KPU Provinsi NTB menggelar koordinasi untul masukan dan usul serta saran, sebelum kita bawa ke KPU
pusat," katanya.

Baca Juga : Jumlah Penduduk NTB Menyusut Dalam Usulan Dapil dan Alokasi Kursi Legislatif di Pemilu 2019 

Menurut Ilyas, sesuai Undang-Undang ada tujuh prinsip yang harus ditaati dalam penataan dan penyusunan Dapil di Kabupaten dan Kota. Hal itu meliputi prinsip Kesetaraan Suara, prinsip Proporsional, prinsip Integralitas Wilayah, prinsip Konter Minus, prinsip Kohesivitas yang memperhatikan aspek sosial budaya, adat istiadat dan sejarah, serta prinsip Kesinambungan.

Sementara itu, Komisioner KPU NTB Divisi Teknis, Suhardi Soud SE menjelaskan, dari data usulan 10 KPUD Kabupaten dan Kota di NTB yang diterima KPUD NTB, ada 4 daerah yang penataan Dapilnya sama dengan Dapil pada Pemilu Legislatif 2014, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa dan Kota Bima. Sementara daerah lainnya, mengusulkan dua usulan alternatif, termasuk mengubah beberapa Dapil yang berbeda dengan Pemilu 2014.

"Ada beberapa model penataan Dapil yang diusulkan daerah. Ada yang Dapilnya tetap seperti 2014, tapi terjadi pergeseran terkait jumlah kursi di masing-masing Dapil, ada juga yang memberikan dua alternatif usulan," katanya.

Namun, papar Suhardi, semua usulan daerah itu mengacu pada tujuh prinsip yang sudah ditetapkan. 

Suhardi mengatakan, usulan dari KPUD Kabupaten dan Kota itu akan ditampung dan dibenahi dengan masukan dan saran, untuk kemudian dibawa oleh KPUD Provinsi NTB untuk dipresentasikan di KPU Pusat pada 19 Maret mendatang.

"Jadi setelah rakor kita gelar beberapa kali untuk mendapat masukan dan saran, maka usulan-usulan dari daerah ini akan kami presentasikan di KPU Pusat pada 19 Maret. Hasil akhirnya yang memutuskan KPU pusat," kata Suhardi. K18

Editor : Bara Elank