Terkesan Amatiran, Pengelolaan Parkir Di Kota Mataram

Advertisement

Terkesan Amatiran, Pengelolaan Parkir Di Kota Mataram

Redaksi KATAKNEWS
Senin, 04 Desember 2017

Ilustrasi Juru Parkir.
MATARAM, KATAKNEWS.com - Kota Mataram, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), genap berusia 23 tahun, Agustus 2017 lalu.

Banyak perkembangan pembangunan yang dirasakan, namun masih banyak juga yang perlu terus dibenahi, termasuk masalah parkir yang konon menjadi salah satu pundi PAD di Kota berslogan Maju, Regilius, dan Berbudaya ini.

Siang itu, Reza (40) menggerutu di belakang setir mobilnya saat meninggalkan tempat parkir di kompleks pertokoan, Jalan Selaparang, Kota Mataram, ibukota Kota Nusa Tenggara Barat (NTB).

Reza membayar parkir Rp2.000 kepada Juru Pakir (Jukir), meski hari-hari sebelumnya  di tempat dan dengan mobil yang sama, Jukir tidak menolak saat disodorkan pecahan uang Rp 1.000.

“Saya heran berapa sih sebenarnya tarif parkir di sini?, dikasih seribu iya,  diberi dua ribu diambil juga,”  katanya.

Karyawan perusahaan swasta ini juga mempersoalkan Jukir tidak memberikan karcis parkir, padahal potongan karcis adalah satu-satunya bukti bahwa ia telah membayar retribusi.

“Parkir kok masih saja diurus secara amatiran,” ujar Reza menggerutu.

Parkir menjadi persoalan di Mataram, Kota seluas 61,30 km persegi dan terdiri dari 6 Kecamatan dan 50 kelurahan. Apalagi, pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun tidak diimbangi ketersediaan tempat parkir.

Kepala Dinas Pendapatan NTB,  Iswandi mengatakan, dari 10 kabupaten-Kota, Kota Mataram tertinggi pertambahan jumlah kendaraan bermotornya.

Untuk  roda dua tercatat 240.260 unit di tahun 2015 meningkat menjadi 247.863 unit hingga periode Januari-Mei 2016. Sedangkan roda empat, tercatat 45.203 unit di tahun 2015 dan meningkat menjadi 46.607 unit hingga periode Januari-Mei 2016.

Keterbatasan lahan parkir membuat pengguna kendaraan berpikir praktis, parkir dimana saja. Jadilah badan jalan dan halaman pusat perbelanjaan dimanfaatkan tempat parkir. Akibatnya, jalan kian sempit, dan menggangu arus lalu-lintas.

Misalnya, di Traficc Light perempatan Jalan Langko. Disitu ada Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, bertetangga dengan beberapa kantor instansi pemerintah (Jalan Udayana), dan empat sekolah: SD hingga SMA/SMK).

Saat jam pulang sekolah, seputar perapatan ini pasti macet, Apalagi, pemilik roda empat yang menjemput siswa pulang sekolah mengambil satu lajur jalan untuk memarkir kendaraannya.

Di titik-titik parkir lainnya, kondisi nyaris sama yang mengindikasikan etika berparkir. Acapkali di satu lokasi, mobil  yang diparkir paralel diganggu satu-dua mobil yang diparkir serong, menjadikan ruang parkir untuk dua mobil  ‘dirampas’ oleh satu mobil. Bila Jukir menegur, pemilik lebih ‘galak’ menimpali teguran itu.

Tumbuhnya komplek pertokoan baru, rumah dan Anjungan Tunai Mandiri di Kota Mataram yang umumnya relatif ramai dikunjungi, dimanfaatkan Jukir ‘liar’. Ini terlihat dari Jukir yang bermodal sempritan tanpa mengenakan atribut rompi oranye memungut uang bagi yang singgah sejenak di lokasi-lokasi itu.
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Dongkrak PAD
Sekretaris Daerah Kota Mataram Effendi Eko Saswito mengatakan, retribusi parkir menjadi salah satu upaya Pemkot Mataram menggalang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD kota Mataram tahun 2014 realisasinya Rp 202,59 miliar dari target Rp 160,49 miliar. Tahun 2015 capaiannya Rp 225,07 dari target Rp 21,59 miliar.

Pencapaian pundi PAD bisa terdongkrak lewat intensifikasi pajak parkir (mall, swalayan dan usaha milik perorangan/badan atau pihak III), dan retribusi parkir di pinggir jalan.

Hal itu diperkuat Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan parkir, disertai Petunjuk Pelaksanaannya Peraturan Wali Kota (Perwal) Mataram nomor 9 tahun 2016 yang mengatur pajak parkir di pinggir jalan umum ditetapkan Juni 2016.

Dalam Perwal yang ditetapkan Juni 2016 itu disebutkan seragam Jukir berwarna oranye, tarif parkir roda dua Rp 1.000, dan roda empat Rp 2.000. Ditentukan pula ganti rugi sebesar 50 persen dari taksiran nilai jual kendaraan yang hilang saat diparkir. Jukir harus memberi karcis bagi pengendara.

Di pihak lain target pungutan pajak dan retribusi parkir juga acapkali direvisi dan besarannya relatif kecil.

Wakil Ketua Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji menjelaskan, untuk retribusi parkir ditetapkan Rp5.000 sehari di 586 titik  parkir pinggir jalan, meski dari amatannya ada sekitar 1.000 orang Jukir resmi.

"Jumlah setoran itu ditentukan atas kesepakatan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Mataram dengan para Jukir. Sedang pajak parkir di 16 titik parkir yang ditangani Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram setorannya 70 persen untuk pihak III dan 30 persen untuk Pemkot Mataram," tukasnya.

Namun, jumlah setoran pajak dan retribusi dinilai tidak ril, cenderung mereka-reka bahkan acapkali merevisi target penerimaan parkir. Tahun 2015 target pajak parkir Rp 600 juta, meski realisasinya Rp 1,2 miliar, berlokasi di 16 titik.

Belakangan, seperti dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi kepada pers, target pajak dinaikkan menjadi Rp 2 miliar, mengacu bertambahnya titik parkir seperti parkir di RSUP Provinsi NTB dan beberapa obyek parkir di pinggir jalan diusulkan masuk obyek pungutan pajak.

Namun sasaran itu diturunkan  menjadi Rp800 juta, dan  lewat APBD Perubahan 2016 ditetapkan Rp1 miliar karena obyek-obyek pungutan yang diusulkan tadi tetap masuk retribusi parkir.

Sebaliknya retribusi parkir dalam beberapa tahun terakhir tidak mencapai target: tahun 2015 ditargetkan Rp 1,7 miliar, kendati realisasinya Rp 1,3 miliar. Meski tidak mencapai target, Pemkot Mataram menaikkan menjadi Rp2 miliar tahun 2016.

Perlu Pengawasan
Sekda Effendi Eko Saswito mengakui, pihaknya tengah berupaya membenahi soal perparkiran ini, dimulai dari regulasi dan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat, serta duduk bareng dengan Legislatif mencari jalan keluar terbaik dalam penanganan parkir.

Sosialisasi yang dilakukan antara lain agar Jukir memberi karcis kepada pengguna parkir, atau pengguna parkir proaktif meminta karcis parkir.

Namun, Jukir Nyoman di Jalan Panca Usaha, dan Jukir Dani, di Jalan Pejanggik, mengaku belum pernah mendapat karcis parkir dari Pemkot Mataram.

Keduanya menduga, tidak dibekali karcis parkir karena area tugasnya relatif sempit,  hanya Jukir dengan area parkir lebih luas yang kebagian karcis parkir.

Kota Mataram berusia  23 tahun pada 31 Agustus 2017 lalu, dan soal parkir menjadi “Pekerjaan Rumah” yang harus dibenahi. Sebab, tanpa penataan yang semakin baik, dan hanya dikelola secara amatiran, masalah parkir hanya akan menjadi ancaman sepanjang masa. K01


Editor: Bara Elank