Kalah di Pengadilan Tinggi, Lahan Poltekpar Terancam Diambil-alih Pengusaha Hasil Bumi

Advertisement

Kalah di Pengadilan Tinggi, Lahan Poltekpar Terancam Diambil-alih Pengusaha Hasil Bumi

Redaksi KATAKNEWS
Rabu, 06 Desember 2017

Istigosah Pembangunan Poltekpar Lombok beberapa waktu lalu.

MATARAM, KATAKNEWS.com - Proses hukum terkait sengketa lahan lokasi pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, memasuki babak baru.

Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan mengabulkan gugatan banding yang diajukan Suryo dengan tergugat Pemprov NTB dan sejumlah pihak, akhir November lalu.

Lahan Politeknik Pariwisata Lombok, di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, seluas 20 hektare itu bakal terancam diambil-alih Suryo, pengusaha hasil bumi yang konon merupakan pemilik sah atas tanah tersebut.

"Pengadilan Tinggi Mataram sudah memutuskan mengabulkan seluruh gugatan klien kami, amar putusannya antara lain memerintahkan para tergugat mengembalikan tanah objek sengketa kepada klien kami secara seketika dan tanpa syarat, sukarela, maupun dengan bantuan aparat dalam hal ini kepolisian," tegas anggota tim kuasa hukum Suryo, Kurniadi SH, kepada wartawan, Rabu (6/12) di Mataram.

Baca Juga : Sengketa Lahan Poltekpar Dan Kisah Pabrik Gula Yang Gagal

Putusan PT Mataram bernomor 149/PDT/2017/PT.MTR diterbitkan tertanggal 22 November 2017. Pemberitahuan resmi tentang putusan PT Mataram itu diterima tim kuasa hukum Suryo dari Law Office Ainuddin SH MH & Partner, pada Senin, 4 Desember 2017.

Kurniadi menjelaskan, dalam putusan tersebut PT Mataram menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap bahwa tanah seluas 41,5 hektare, di Desa Jonggat, dimana di dalamnya termasuk 20 hektare yang digunakan untuk pembangunan Poltekpar Lombok, adalah milik Suryo.

PT Mataram juga menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh BPN Lombok Tengah pada tahun 1982, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga produk turunannya, Sertifikat Hak Pakai yang menjadi dasar lokasi pembangunan Poltekpar Lombok juga tidak sah dan tidak mempunyai pembuktian.
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

Sebelumnya, pada Juni 2016 silam, Suryo melalui tim kuasa hukum dari Law Office Ainuddin SH MH & Partner, mengajukan gugatan pertame ke Pengadilan Negeri Praya di Lombok Tengah. Namun pengadilan tahap awal itu memutuskan menolak gugatan Suryo.

"Akhirnya tim kami melakukan upaya hukum banding ke PT Mataram, dan ternyata hasilnya sangat berbalik 360 derajat, gugatan klien kami dikabulkan seluruhnya. PT Mataram juga memutuskan membatalkan putusan di tingkat PN Praya," kata Kurniadi.

Belum ada konfirmasi resmi dari Pemprov NTB dalam masalah ini. Namun di dalam aturan hukum, Pemprov NTB sebagai tergugat masih memiliki ruang hukum mengajukan Kasasi atas putusan PT Mataram itu.  K4

Editor: Bara Elank